Berita Kabupaten Sumba Barat

Sumba Barat Mendukung Moratorium Pengiriman TKI dengan Empat Catatan

Memang daerah ini, terus membangun diberbagai lini, tetapi tidak tersedia lapangan kerja formal dengan pendidikan seperti itu.

Sumba Barat Mendukung Moratorium Pengiriman TKI dengan Empat Catatan
Pos Kupang.com/Petrus Piter
Kadis Nakertran Sumba Barat, Dedy Saba Ora, S.E, M.Si 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, petrus piter

POS-KUPANG.COM/WAIKABUBAK, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Barat, Dedy Saba Ora, S.E, M.Si, mengatakan, sebagai pimpinan dinas teknis di Kabupaten Sumba Barat mendukung kebijakan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, S.H melakukan moratorium pengiriman pekerja migran indonesia asal NTT keluar negeri.

Hal itu senada dengan pernyataan dukungan Bupati Kabupaten Sumba Barat, Drs.Agustinus Niga Dapawole selaku pimpinannya yang telah menyatakan mendukung keputusan gubernur itu. Sebagai bawahan, siap mengamankan keputusan pimpinan tersebut.

Baca: Pangeran Mohammad bin Salman Temui Putra Sulung Wartawan Jamal Khashoggi Yang Tewas Terbunuh

Namun demikian, dukungan tersebut dengan catatan, pertama bagaimana pada masa moratorium, pemerintah daerah dan pemerintah Propinsi NTT menjadikan NTT sebagai prioritas layanan peningkatan pengembangan SDM khusus para angkatan kerja yang berpendidikan formal rendah seperti hanya tamatan SMP dan kebanyakan tidak tamat SD.

Merekalah calon tenaga kerja potensial bekerja keluar negeri.Tawaran lapangan pekerjaan seperti apa yang bisa menampung calon tenaga kerja tersebut di daerah ini.

Memang daerah ini, terus membangun diberbagai lini, tetapi tidak tersedia lapangan kerja formal dengan pendidikan seperti itu.

Karena itu butuh komitmen dan dukungan pemerintah pusat menjadikan NTT sebagai prioritas layanan pengembangan SDM khusus para angkatan kerja yang berpendidikan formal rendah. Misalnya dukungan anggaran pemerintah pusat membangun BLK di Sumba, Flores dan Timor, tiga daerah di NTT yang banyak mengirim TKI bekerja keluar negeri.

Dengan demikian, selama masa moratorium, calon tenaga kerja tersebut terus mengikuti pelatihan sehingga setelah moratoriun dicabut para tenaga kerja siap bekerja.

Memang ada BLK di Sumba Barat Daya dan Timor, tetapi lebih menyiapkan pelatihan tenaga kerja bekerja di hotel. Sedangkan SDM yang tersedia berpendidikan formal rendah dan hanya bekerja sebagai pembantu rumah tangga. BLK pelatihan tata laksana rumah tangga belum ada. Selama ini hanya mengandalkan perusahaan perekrut tenaga kerja yang melakukan pelatihan sendiri.

Karena itu pihaknya meminta keseriusan pemerintah pusat dalam hal ini kementerian tenaga kerja dan pemerintah propinsi NTT mendirikan BLK memfokuskan melatih calon tenaga kerja berpendidikan rendah.

Selanjudnya berdasarkan undang-undang ketenagaan kerjaan baru, kepala desa ikut terlibat dalam hal perekrutan calon TKI terutama berkaitan dengan seleksi dokumen administrasi calon yang hendak berangkat. Hal itu berarti semenjak proses perekrutan, pemerintah terlibat aktif didalam proses perekrutan tersebut.

Selanjutnya meminta pemerintah propinsi NTT segera melakukan koordinasi dengan semua kabupaten dan kota di NTT, kapan mulai action. Sebab pihaknya pada bulan Oktober 2018 ini, menerima dua surat dari Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi NTT yakni pertama surat persiapan moratorium dan surat kedua penundaan pemberlakukan persiapan moratoriun.

Dan terakhir sebelum pemberlakuan moratorium sebaiknya perlu pertemuan bersama Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, S.H dengan semua pemerintah kabupaten dan kota, menyamakan kesepahaman bersama, membangun kesepakatan dan komitmen bersama mulai memberlakukan moratorium pengiriman TKI keluar negeri tersebut.((*)

Penulis: Petrus Piter
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved