Berita NTT Terkini

Paul Liyanto: Moratorium Bukan Solusi Menekan Perdagangan Orang di NTT

Kebijakan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, dinilai bukan solusi untuk menekan perdagangan orang di NTT.

Paul Liyanto: Moratorium Bukan Solusi Menekan Perdagangan Orang di NTT
istimewa
Paul Liyanto

Lapiran Reporter POS-KUPANG.COM, Adiana Ahmad

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Kebijakan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, dinilai bukan solusi untuk menekan perdagangan orang di NTT.

Pasalnya, saat ini sudah ada instrumen baik UU maupun lembaga pemerintah yang dibentuk khusus untuk melindungi TKI. Tinggal bagaimana pemerintah mengoptimalkan fungsi-fungsi lembaga yang ada dan menertibkan PJTKI dan oknum-oknum aparat birokrasi yang terlibat dalam tindakan pengiriman TKI ilegal keluar negeri.

Hal ini disampaikan Anggota DPD RI, Paul Liyanto, ketika dihubungi melalui telepon, Rabu (24/10/2018).

Baca: Forkom P2HP NTT Gelar Rapat Kerja dengan Stakeholders Pemerhati Perempuan di Larantuka

Mantan Ketua Asosiasi Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) NTT itu, mengatakan, tujuan Gubernur NTT untuk membenahi sistem pengiriman memang patut disuport. Hanya caranya, mungkin tidak seekstrem itu.

"Kita masih ada UU, BP2TKI, dan Pelayanan Satu Atap. Kita sepakat pemerintah menertibkan yang ilegal dan bongkar mafia pengiriman TKI ilegal, terutama oknum-oknum aparat birokrasi yang diduga terlibat dalam mafia pengiriman TKI," kata Paul.

Baca: Apolonaris Mayan Sebut Expo Uyelewun Raya Bukan Acara Biasa

Namun di sisi lain, Paul berharap, pemerintah tidak mengambil langkah ekstrem dengan menghentikan pengiriman TKI yang legal.

"Kalau ditutup akan semakin banyak yang ilegal. Karena mafia itu lebih jago. Penyaluran TKI ke luar negeri bak narkoba. Kalau kita tutup semakin menjadi. Kita hanya berharap, pemerintah benahi sistem yang ada, tertibkan aparat yang nakal. PJTKI yang nakal tutup, yang kerjanya bagus dibimbing dan dibina," harap Paul.

Paul menilai penyaluran tenaga kerja sebenarnya berkat karena memberikan orang pekerjaan yang layak. Namun karena ulah segelintir orang, berkat itu berubah menjadi bencana.

"Teman-teman PJTKI sebenarnya mengambil sebagian peran negara untuk memberikan pekerjaan yang layak kepada warga negara sebagaimana diamanatkan UU. Karena itu, PJTKI yang benar-benar bekerja dengan baik harusnya dibina dan dibimbing," tambah Paul. (*)

Penulis: Adiana Ahmad
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved