Berita NTT Terkini

Ini Tuntutan Front Perjuangan Rakyat NTT kepada Kapolda dan Pemprov NTT

Puluhan massa aksi yang tergabung dalam FPR NTT kembali mendatangi Mapolda NTT dan Kantor DPRD Provinsi NTT di Kupang

Ini Tuntutan Front Perjuangan Rakyat NTT kepada Kapolda dan Pemprov NTT
POS-KUPANG.COM/RYAN NONG
Massa aksi dari Front Perjuangan Rakyat (FPR) NTT menggelar aksi di depan Mapolda NTT pada Rabu (24/10/2018). 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Nong

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Puluhan massa aksi yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) NTT kembali mendatangi Mapolda NTT dan Kantor DPRD Provinsi NTT di Kupang pada Rabu (24/10/2014).

Massa aksi ini bahkan mendatangi Mapolda NTT sejak pukul 08.30 Wita. Dengan membawa berbagai bendera dan poster, mereka menggelar mimbar orasi di depan Mapolda NTT di Jalan Soeharto Kelurahan Naikoten Kota Kupang.

Tampak dalam aksi, beberapa ibu membawa serta balitanya dalam gendongan, beberapa anak serta beberapa orang tua yang berusia lanjut bersemangat menyuarakan harapan mereka. Peserta aksi juga mengibarkan bendera FPR, AGRA serta FMN.

Baca: Kosmas Lana Klaim Masyarakat Belum Terlalu Mengenal PLUT NTT

Dalam rilis yang disampaikan kepada POS-KUPANG.COM, masa menyampaikan enam poin tuntutan mereka berangkat dari berbagai persoalan yang terjadi di Provinsi NTT.

Ada persoalan tata kelola sumber daya alam yang dilakukan Pemda NTT atas nama negara menyisakan konflik, ketidakadilan dan pelanggaran HAM terhadap petani. Seperti dalam kasus Poroduka yang terjadi di Pulau Sumba dimana upaya mempertahankan hak atas tanah dari investasi memakan korban.

Baca: Gian dan Virson Senang Ikut Berkemah di Mbay

Demikian pula halnya dengan persoalan ketidakseriusan pemerintah NTT dalam menyelesaikan status kepemilikan hutan adat Pubabu di TTS melahirkan konflik horizontal antara masyarakat. Akibatnya terjadi konflik yang belum terselesaikan antara masyarakat adat Pubabu dengan warga desa Polo, Linamnutu, Mio, Oekam dan Enoneten di Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Selain itu, ada pula persoalan ketimpangan struktur penguasaan tanah dan sumber sumber agraria di wilayah NTT menyebabkan berbagai masalah turunan seperti akses pendidikan yang sempit pada pemuda dan mahasiswa. Termasuk di dalamnya penerapan biaya kuliah Universitas Nusa Cendana yang tinggi serta pembukaan jalur khusus PTN yang mengancam keberadaan PTS.

Oleh karena itu, Front Perjuangan Rakyat (FPR) yang terdiri dari ITA PKK, Serikat Tani dan FMN Cabang Kupang mengajukan tuntutan sebagai berikut :

Pertama, jalankan reformasi agraria sejati dan tolak reformasi agraria palsu Jokowi-JK. Kedua, usut tuntas kematian Poroduka. Ketiga, kembalikan hak atas tanah adat masyarakat Sumba Barat, Lamboya dan Patiala Bawah.

Keempat, hentikan kriminalisasi dan intimidasi terhadap petani dan masyarakat adat. Kelima, kembalikan hutan adat Pubabu Timor Tengah Selatan, dan keenam, segera wujudkan sistem pendidikan yang ilmiah demokratis dan mengabdi pada rakyat.

Dalam unjuk rasa itu, mereka membawa bendera dan poster-poster yang berisi tuntutan mereka. Diantaranya tuntutan pelaksanaan 'Reforma Agraria', 'Akhiri pembangunan dari investasi dan hutang luar negeri', 'Hentikan deregulasi', 'Hentikan liberalisasi', 'Jalankan reforma agraria', 'Hormati kebebasan berpendapat'.

Koordinator Aksi, Mathias Kayun dari FPR NTT di lokasi aksi mengatakan Front Perjuangan Rakyat bersama kaum tani dan rakyat tertindas melawan segala bentuk perampasan tanah dan penindasan negara kepada rakyat.

Menurutnya Hutan adat Pubabu di Amanuban Selatan yang saat ini sedang bermasalah harus dikembalikan kepada yang berhak atas tempat tersebut. Selain persoalan itu, lanjutnya, peserta aksi juga meminta kejelasan proses penyelesaian kasus Poro Duka yang sudah berlangsung lebih dari enam bulan. (*)

Penulis: Ryan Nong
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved