Berita NTT Terkini

Fraksi Partai Demokrat Pertanyakan Pemberhentian Kadis Nakertrans NTT

Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT mempertanyakan pemberhentian atau pencopotan Drs. Bruno Kupok dari jabatan Kadis Nakertrans NTT.

Fraksi Partai Demokrat Pertanyakan Pemberhentian Kadis Nakertrans NTT
POS KUPANG/OBY
Reny Marlina Un, SE, MM. 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT mempertanyakan pemberhentian atau pencopotan Drs. Bruno Kupok dari jabatan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) NTT.

Meski begitu, Fraksi Partai Demokrat memahami bahwa pengangkatan dan pemberhentian pimpinan OPD adalah hak prerogatif gubernur.

Hal ini disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT, Reny Marlina Un, S.E, M.M dalam rapat paripurna DPRD dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan atas RAPBD NTT tahun 2019.

Baca: Pimpinan KPK Jamin Tak Ada Konflik dengan Polri soal Pemeriksaan Penyidik

Rapat ini berlangsung di ruang sidang utama DPRD NTT, Rabu (24/10/2018). Dalam pandangan umum ini, Fraksi Partai Demokrat mengatakan, pada prinsipnya setuju sepenuhnya dan menghormati bahwa hal itu merupakan ranah kewenangan Gubernur NTT.

Baca: Apakah Bawaslu Akan Periksa Prabowo dan Tim Kampanyenya dalam Kasus Ratna Sarumpaet?

Namun, dalam ruang kewenangan DPRD yang juga menjadi sarana penyalur aspirasi masyarakat, maka Fraksi Partai Demokrat juga ingin mempertanyakan proses pencopotan tersebut.

"Pemberhentian ini dalam pandangan kami, mengejutkan dan bisa saja berpotensi bertentangan dengan ketentuan yang ada serta berpotensi mengabaikan hak seseorang. Alangkah lebih elok, kalau langkah ini dilakukan setelah sejumlah tahapan penyelidikan maupun proses peringatan serta prosedur lainnya dijalankan," ujar Reny.

Fraksi Partai Demokrat juga khawatir apabila kondisi itu dapat menjadi presenden buruk dalam membangun birokrasi yang sehat dan kontributif dalam memwujudkan mimpi-mimpi dan cita-cita gubernur dan wakil gubernur untuk NTT bangkit dan NTT sejahtera.

Sementara Fraksi PKB DPRD NTT juga mempertanyakan pencopotan Bruno Kupok dari jabatan Kadis Nakertrans NTT.

Ketua Fraksi PKB DPRD NTT, Ir. Yucundianus Lepa, M.Si yang ditemui mengatakan, pencopotan itu merupakan kewenangan Gubernur NTT yang tidak bisa dikomentari.

"Namun, yang menjadi pertanyaan adalah implementasi aturan standar yang menjadi bingkai tindakan kekuasaan. Bahwa pencopotan adalah tindakan terakhir setelah ada teguran dan lain-lain," kata Yucundianus.

Dia mengatakan, sebelum pencopotan tentu ada tindakan teguran dan juga tindakan administratif yang perlu dilalui. "Sudahkah semua ketentuan normatif itu dilaksanakan," tanya Yucundianus.

Dikatakan, pemberhentian pejabat itu kewenangan gubernur, namun harus ada tahapan-tahapan dan yang dipertanyakan berapa kali membuat kesalahan dan pelanggaran.

"Berapa kali beri teguran, apakah ada aturan yang mengatur," katanya. (*)

Penulis: Oby Lewanmeru
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved