Berita Kota Kupang

Tahun 2017, Hanya Sikka dan Pemprov NTT Dapat Opini WTP

Sedangkan 20 kabupaten/ kota lainnya masih WDP (wajar dengan pengecualian).

Tahun 2017, Hanya  Sikka dan Pemprov NTT Dapat Opini WTP
Net
Ilustrasi 

Laporan Reporter Pos Kupang.Com, Adiana Ahmad

POS- KUPANG.COM| KUPANG—Kabupten Sikka dan Pemerintah Provinsi NTT mendapat opini wajar tanpa pengecualian  (WTP) dari BPK RI.  

Sedangkan 20 kabupaten/ kota lainnya masih WDP (wajar dengan pengecualian). Sementara satu kabupaten yakni Kabupaten Kupang disclaimer atau BPK tidak memberikan pendapat.

Berdasarkan data yang disajikan BPK Perwakilan RI Provinsi NTT dalam Media Workshop  di Lantai III Gedung BPK RI Provinsi NTT, Jumat (19/10/2018),  laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang menurun dalam tiga tahun terakhir.

Pada  tahun 2015, LKPD Kabupaten mendapat  disclaimer, tahun 2016 sempat membaik menjadi WDP  dan tahun 2017 kembali disclaimer/BPK tidak memberikan pendapat.

Penurunan kinerja LKPD  juga dialami Kabupaten Sumba Timur. LKPD Kabupaten Sumba Timur yang sempat mendapat opini WTP pada tahun 2015 dan 2016  turun menjadi wajar dengan pengecualian (WDP) pada tahun 2017.

Sementara LKPD Pemerintah Provinsi NTT bertahan selama tiga tahun berturut-turut dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Demikian juga dengan  kabupaten Sikka yang dua tahun berturut-turut WTP.

Auditor Senior BPK RI Perwakilan NTT, Erikson Simbolon menjelaskan, opini yang diberikan BPK terhdap LKPD di NTT berdasarkan kewajaran bukan kebenaran. Artinya, LKPD dengan opini wajar tanpa pengecualian bukan berarti tidak ada temuan penyimpangan. “BPK memberikan opini menggunakan standar teori materialitas atau kewajaran. Misalnya dalam program  bernilai Rp 100 juta, ada penyimpangan Rp 100 ribu. Dari standar materialitas masih wajar. Jadi WTP bukan berarti tidak ada temuan. Temuan tetap kita ungkapkan dan rekomendasikan untuk ditindaklanjuti,” jelas Erikson.

Erikson menjelaskan, dari hasil pemeriksaan  Semester I 2018 terhadap LKPD kabupaten/ kota di NTT pada tahun anggaran 2017,  ditemukan ada dua daerah yang WTP, 20 daerah dengan opini WDP dan  satu daerah TMP/ disclaimer.

Erikson mengungkapkan, penilaian kewajaran LKPD berdasarkan  empat kriteria, yakni kesesuain LKPD  dengan standar akuntansi pemerintah (SAP),  kecukupan pengungkapan  (Adequote Disclosures), kepatuhan terhadap aturan perundang-undangan, dan elektivitas system pengendalian intern.

Dikatakan Erikson, dari hasil pemeriksaan BPK RI  dikeluarkan rekomendasi-rekomendasi yang wajib ditindaklanjuti pemerintah daerah atau entitas yang menjadi obyek pemeriksaan BPK. Dari hasil pemantauan BPK terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK oleh pemerintah daerah  ditemukan 63  persen sesuai rekomendasi BPK, 28 persen  belum sesuai dan  dalam proses tindak lanjut, 9 persen belum ditindaklanjuti.

Erikson menegaskan, Pejabat  wajib menindaklanjuti  rekomendasi dalam LHP dan wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atau rekomendasi   dalam LHP. Jawaban atau penjelasan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima.   

BPK, katanya, akan memantau  pelaksanaan tindak lanjut  hasil pemeriksaan dan hasilnya  diberitahukan  secara tertulis  kepada DPR, DPD,  DPRD serta pemerintah. (*)

 

 
 

Penulis: Adiana Ahmad
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved