Berita Nasional Terkini

4 Tahun Jokowi-JK dan Catatan Pembangunan Infrastruktur

Empat tahun masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, pembangunan infrastruktur merupakan salah satu program yang gencar dilaksanakan.

4 Tahun Jokowi-JK dan Catatan Pembangunan Infrastruktur
KOMPAS.com/presiden.go.id
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono (depan kiri) mendampingi Presiden Joko Widodo naik motor listrik WIM Motor saat kunjungan kerja ke Kabupaten Asmat, Papua pada April 2018. 

Berdasarkan periode yang sama, Kementerian Pertanian berhasil membangun 2.348 embung, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi juga membangun 1.927 embung.

Pada periode yang sama, pemerintah juga membangun 860.015 hektare jaringan irigasi dan merehabilitasi 2.319.693 hektare jaringan irigasi lama.

Infrastruktur Telekomunikasi
Dalam menopang produktivitas, pemerintahan Jokowi-JK juga berupaya memenuhi akses terhadap komunikasi dan teknologi. Caranya, dengan perluasan cakupan jaringan dan telekomunikasi.

Erani menjelaskan, salah satu proyek untuk mendukung misi tersebut adalah jaringan tulang punggung serat optik nasional bernama "Palapa Ring". Program tersebut menghubungkan seluruh ibu kota kabupaten/ kota di Indonesia menggunakan jaringan broadband (internet berkecepatan tinggi).

Jaringan Indonesia bagian barat, misalnya, dari total 2.275 kilometer jaringan, telah dibangun 74 persen jaringan. Untuk jaringan Indonesia bagian tengah, dari total 2.995 kilometer jaringan, pemerintah telah membangun 35 persen jaringan.

Adapun, Indonesia bagian timur, dari total 6.878 kilometer jaringan, telah dibangun 18 persen jaringan.

"Secara keseluruhan, dari total 514 kota/ kabupaten di Indonesia, sudah ada 457 kota kabupaten yang telah terjangkau dengan jaringan broadband. Sedangkan, 57 kota/ kabupaten sisanya adalah daerah terpencil," ujar Erani.

Namun, pemerintah tetap berupaya menyediakan jaringan telekomunikasi di daerah terpencil itu, yakni dengan inovasi pembiayaan melalui pola kerjasama pemerintah badan usaha (KBPU).

Pola kerja sama itu untuk penyediaan serat optik di daerah terpencil yang secara bisnis tidak layak usaha. Melalui pola kerja sama ini pula, pemerintah berhasil mendirikan jaringan broadband sehingga meningkatkan akses data di 137 daerah terpencil, khususnya perbatasan. (*)

Editor: Kanis Jehola
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved