Berita Kabupaten TTU Terkini

Guru Kontrak Pertanyakan Nasibnya ke DPRD TTU

Beberapa guru kontrak daerah yang datang ke Kantor DPRD TTU. Kedatangan para guru kontrak untuk mempertanyakan nasibnya kepada DPRD TTU.

Guru Kontrak Pertanyakan Nasibnya ke DPRD TTU
POS-KUPANG.COM/TOMMY MBENU NULANGI
Perwakilan guru kontrak saat berdiskusi di Kantor DPRD Kabupaten TTU, Selasa (16/10/2018). 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Tommy Mbenu Nulangi

POS-KUPANG.COM | KEFAMENANU - Ketua DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Hendrikus Frengki Saunoah mengatakan, ada beberapa guru kontrak daerah yang datang ke Kantor DPRD TTU. Kedatangan para guru kontrak untuk mempertanyakan nasibnya kepada DPRD TTU.

"Tadi ada beberapa guru kontrak daerah datang menyampaikan informasi yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi malam di gedung Binmaffo. Bahwa DPRD membatalkan tenaga kontrak daerah," kata Frengky usai menerima para guru kontrak di Kantor DPRD TTU, Selasa (16/10/2018).

Frengki menegaskan, bahwa DPRD Kabupaten TTU tidak pernah menolak untuk diangkatnya guru kontrak yang selama ini telah bekerja dan dianggarkan dalam APBD tahun 2018. Menurutya, yang DPRD TTU keberatan karena ada penambahan guru kontrak baru sebanyak 1.187.

Baca: November Mendatang, Seluruh Puskesmas di Kota Kupang Sudah Diakreditasi

"Jadi kita meluruskan, bahwa yang DPRD keberatan itu bahwa ada tambahan guru kontrak sebayak 1187. Kalau sebelumnya ada 1222 oran dan itu dananya sudah dianggarkan dalam APBD tahun 2018. Nah diperubahan ini ada tambahan 1187. Itu yang kita keberatan," ujarnya.

Baca: Tekan Angka Stunting, Ketua TP PKK Flotim Minta IRT Penuhi Halaman Rumah dengan Sayur-sayuran

Frengki menjelaskan, pihaknya keberatan dengan penambahan guru kontrak sebanyak 1.187 orang karena harus dilakukan kajian secara cermat. Hal itu terbentur dengan aturan.

Sebenarnya, kata Frengki, sesuai dengan aturan telah melarang, seperti yang tertuang dalam PP Nomor 56 tahun 2012. Selain itu, ada surat edaran dari mendagri yang menegaskan agar melakukan kajian-kajian secara cermat mengenai kebutuhan-kebutuhan daerah berkaitan dengan perekrutan tenaga kontrak baru.

"Karena itu sebetulnya pikiran kita kemarin itu saat sidang, kita ingin berkonsultasi tentang hal ini sehingga kita tidak terlampau jauh menabrak aturan," ujarnya.

"Saya kira tanggal 25 April kemarin mendagri masih mengingatkan kepada kepala daerah untuk tidak boleh melakukan perekrutan. Oleh karena itu sebetulnya kita mau mengakomodasi usulan pemerintah dengan mendapatkan legitimasi hukum dari pemerintah pusat sehingga dalam perjalanan kedepan tidak ada soal-soal lagi," tegasnya.

Frengki menambahkan, jika dipaksakan pada perubahan anggaran, DPRD TTU merasa keberatan karena terkesan pemerintah dalam hal ini Bupati TTU memaksakan untuk mengakomodir penambahan diperubahan.

"Itu yang kita keberatan. Kitakan sudah menawarkan, kita harus konsultasikan dulu supaya ada legitimasi, karena ada aturan yang membatasi. Tapi bupati ngotot untuk harus diterima. Sebenarnya kita harus menjelaskan kebutuhan daerah sehingga apa yang kita lakukan ini ada legitimasi dari pemerintah pusat," ungkapnya.

Frengki menyatakan, alasan yang disampaikam oleh DPRD Kabupaten TTU kemudian dibalik oleh pemerintah. Pemerintah, kata Frengki, kemudian ingin membatalkan yang selama ini sudah berjalan. (*)

Penulis: Thomas Mbenu Nulangi
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved