Berita Gempa Sulteng

Relawan Asing Heran! Mengapa Bantuan untuk Gempa Sulteng Dibatasi

Tim SAR dan tenaga kemanusiaan dari luar negeri dilaporkan kecewa dengan kebijakan pemerintah Indonesia yang membatasi bantuan

Relawan Asing Heran! Mengapa Bantuan untuk Gempa Sulteng Dibatasi
Foto/Tribunnews.com
Ilustrasi Relawan - Dua orang relawan mahasiswa untuk bencana di Sulteng di Balaroa Palu 

POS KUPANG.COM - Tim SAR dan tenaga kemanusiaan dari luar negeri dilaporkan kecewa dengan kebijakan pemerintah Indonesia yang membatasi bantuan dan relawan asing masuk ke wilayah bencana di Palu, Sulawesi Tengah.

Dilansir The Guardian, Selasa (9/10/2018), sejumlah relawan asing mengaku terkejut dan bingung ketika diminta pulang oleh otoritas lokal.

Baca: Gempa Tektonik 5,6 SR Gucang Buru Selatan-Maluku! Kedalaman 10 Km

Baca: GEMPA Terbaru! Papua Nugini Diguncang Gempa Hari Ini 7,0 SR, Berpotensi Tsunami

Tim Costello, ketua advokasi untuk organisasi sukarelawan World Vision, menyebut pengumuman pemerintah Indonesia "sangat aneh".

Ia menilai kebijakan itu menyulitkan relawan asing membantu para pekerja dan sukarelawan dari Indonesia.

"Wartawan asing bebas untuk berkeliling dan meliput, sementara tenaga kemanusiaan asing yang membawa pengalaman dan bantuan kepada staf lokal untuk penanganan trauma usai tsunami tidak," kata dia kepada ABC.

"Mereka mengalami demoralisasi, mereka terusir, jadi ini sangat aneh."

Pihak berwenang Indonesia dikritik terkait proses pencarian dan penyelaman pasca bencana yang dianggap lama.

Usai gempa disertai tsunami pada Jumat (28/9/2018) lalu, Palu dan sejumlah wilayah lainnya harus menghadapi kondisi tanpa aliran listrik dan air bersih selama berhari-hari.

Jen Clancy, anggotaa Dewan Australia untuk Pembangunan Internasional (Acfid), mengatakan hanya sejumlah kecil staf internasional yang diizinkan berada di lapangan untuk memberikan bantuan teknis.

Sementara itu, seorang anggota LSM internasional di Indonesia menilai kebijakan pemerintah Indonesia adalah normal.

"Di Australia kami tidak punya LSM dari Indonesia di sana, jadi mengapa mereka harus menerima [LSM Australia? Ada masalah keamanan, pajak, dan lainnya. Tidak masuk akal bagi negara yang memiliki uang dan kapasitas yang cukup menerima LSM internasional sebebasnya," ujar dia.

Clancy mengimbau LSM internasional tidak memaksakan kehendak atau mengambil alih operasi bantuan di Palu.

"Pemerintah Indonesia, Palang Merah Indonesia dan LSM lokal lainnya punya kapasitas signifikan untuk memberikan bantuan kemanusiaan," kata Clancy.

"Bencana alam bukanlah fenomena baru bagi Indonesia. Mereka berpengalaman dalam menanggapi bencana alam."

Diberitakan sebelumnya, Kepala BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan pemerintah melarang bantuan dan relawan asing sembarang masuk ke Sulteng tanpa izin. (*)

Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved