Opini Pos Kupang

Ketika Politik Mengalir ke Desa

Politik itu indah karena dinamikanya mengandung seni bermain-main. Para pemainnya memilih ruang terbuka atau tertutup.

Ketika Politik Mengalir ke Desa
ilustrasi

Oleh Pius Rengka
Warga Kota Kupang

POS-KUPANG.COM - Politik itu indah, politik itu asyik, tetapi politik itu pun keji adanya. Tetapi secara adicita politik adalah salah satu jalan mulia untuk mencapai kebaikan bersama, pro bonum commune.

Politik itu indah karena dinamikanya mengandung seni bermain-main. Para pemainnya memilih ruang terbuka atau tertutup. Para aktornya, tak hanya orang bodoh, tetapi juga terlibat kaum cerdik cendekia nan akademis.

Kadang di lapangan, kaum bodoh mengakali yang cerdas. Kali lain kaum cerdas memanipulasi kebenaran faktual demi dukungan rakyat. Politisi bijak, tentu tidak akan memilih keduanya. Politisi bijak berjalan di jalan yang diyakininya benar.

Baca: 5 Zodiak Ini Bakal Diterima Cintanya di Bulan Oktober Ini, Kamu Termasukkah?

Baca: Drama Korea Mr.Sunshine Raih Most Buzzworthy Drama, Disusul Drakor 100 Days My Prince

Baca: Waduh! Ada Petisi Pembubaran Idol KPop BTS , 3000 orang Sudah Tanda Tangan, Army Panas

Baca: BNPB Tegaskan Soal Hubungan Antara Gempa Situbondo dan Gempa Palu, Ini Jumlah Korbannya

Politik itu asyik karena para pelakunya sibuk bergosip, isu, intrik dan analisa multidimensional untuk membela kepentingannya. Mereka berpikir terus tak kenal waktu. Semua hal dihitung. Satu soal dicermati dari berbagai hal, atau aneka soal dilihat dari satu hal.

Mereka berdiskusi seolah-olah waktu selalu tak tersedia. Otak para politisi itu dihujani informasi simpang-siur silih berganti. Kebenaran informasi yang aneka rupa warna itu tak pernah konstan. Informasi berubah setiap waktu. Politisi mengubah dirinya seperti bunglon mengganti warna sesuai tempat pijak.

Namun, politisi nan bijak, memilih menepi dan menjauh dari lalu lintas isu dan info yang seliweran itu, sambil melakukan verifikasi atas semua hal yang belum jelas. Dia mencari jalan sunyi lalu mendengar betapa riuhnya suara hening.

Karena itu politisi handal juga adalah seorang perenung ulung. Dia adalah orang yang selalu mencari dan menemukan jalan terbaik bagi masa depan bangsanya, daerahnya dan terutama mendapatkan cara beradab dalam pembebasan rakyat dari aneka sebab kemiskinan dan kemelaratan.

Sekarang ini, ada kelompok tertentu membakar emosi rakyat dengan menghujam isu PKI bangkit lagi ke tengah media sosial. Bahkan ada pensiunan jenderal, geram sekali ketika ada aktivis hak azasi manusia mendorong rekonsiliasi nasional terhadap peristiwa G30S PKI.

Tetapi, rekonsiliasi itu harus didahului dengan peradilan ad hoc atas kasus pembunuhan massal rakyat tak berdosa tahun 1965. Peradilan itu diperlukan untuk menegakkan sejarah agar tidak sesat seturut kehendak pemenang atau yang berkuasa. Sejarah di negeri ini, memang ditelikung oleh orang "kuat" nan tamak serakah.

Politik itu keji karena teman tinggal teman, tetapi curiga jalan terus. Anda tidak boleh tidak menduga, bahwa orang yang sangat dekat dengan Anda, adalah sahabat Anda. Kemungkinan justru dia itulah musuh permanen Anda.

Politik Desa

Di tingkat desa, ada banyak perangkat struktural. Para politisi melihat segmen ini penting dijamah dalam skema mobilisasi dukungan politik elektoral. Kepala Desa, misalnya. Sudah lumrah diketahui, para kepala desa merupakan komponen politik strategis taktis yang selama ini ikut bermain-main dalam permainan politik elektoral.

Karena itu, banyak di antaranya, jarang fokus membangun desa. Mereka lebih gemar bermain politik manakala ada calon yang diunggulkannya.

Kepala Desa memobilisasi dan menggalang dukungan rakyat untuk kepentingan kandidat tertentu. Jika ulah Kepdes ini tidak dikontrol, maka mereka bebas melakukan manuver politik.

Di desa pun ada para pendamping desa. Ada beberapa skema kemungkinan imajinasi para pendamping desa terhadap politik. Pertama, para pendamping desa sebagai agen politik tertentu. Mereka menjadi instrumen jaringan politik. Karena itu, politik beralih ke tangan para pendamping desa.

Gosip umum mensinyalir bahwa pendamping desa yang lolos butuh harus cocok dengan partai politik tempat dari mana elit politik desa berasal. Karena itu, para pendamping desa diduga menjadi agen politik partai tertentu.

Kedua, para pendamping desa tak berfungsi sebagai mesin politik karena mereka anti-politik. Mereka adalah kaum terpilih dan terdidik yang profesional di bidang memobilisasi kemakmuran rakyat di desa.

Dalam bahasa Charles M. Tiebout (1956), pembangunan mengalir ke bawah, diproses di bawah agar terjadi mobilisasi kemakmuran di bawah. Karena itu, para pendamping desa menjadi instrumen kunci tata administratif desa, aktor kunci dalam manajamen keuangan desa.

Akibatnya, para pendamping desa tidak perlu punya kepekaan politik, kecuali fokus pada tujuan pembangunan yang telah dirancang sistemtis. Tetapi, ketika invasi masif aktor partai politik (para caleg) ke desa, para pendamping desa kemudian terbimbing dan tergoda masuk ke wilayah permainan faksi-faksi politik.

Ketiga, para pendamping desa adalah komunitas pencari kerja. Mereka berusaha jauh dari politik. Sikap itu dilakukannya karena diyakini dengan berpolitik mereka akan menyulitkan dirinya sendiri atau bahkan akan menciptakan musuh bagi masa depannya sendiri.

Hanya saja, dalam banyak kasus empirik, para pendamping desa ternyata tidak sanggup jauh dari permainan elite birokrasi atas nama skema keamanan politik.

Keempat, pendamping desa menghindari politik. Mereka tidak mau terbelah dalam mengurus rakyat yang sudah terfragmentasi sejak rezim otoritarian Orde Baru.

Justru realitas fragmentasi politik inilah merupakan kenyataan negatif yang harus segera dituntaskannya. Caranya, para pendamping desa memainkan peran profesionalnya melalui seluruh kegiatan pendampingan di desa.

Kelima, idealnya apa pun peran sosial para pendamping desa itu, mereka toh tetap sebagai katalisator politik perubahan. Pada konteks itu, politik dimengerti sebagai cita-cita yang menuntun tindakan dinamis terarah untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Politik di sini hadir ketika dimulainya tindakan advokasi atau vokasi. Dengan demikian suka atau tidak suka mereka diwajibkan sadar akan konteks sosial.

Demi sadar konteks itu, mereka harus memiliki kepekaan sosial, kepekaan budaya, kepekaan politik dan cermat pada tradisi lokal tempat di mana mereka ditugaskan. Berbasis pada pengetahuan itu, para pendamping desa diharapkan sanggup membawa aparat desa dan seluruh rakyatnya moving on ke kebudayaan modern berbasis kearifan lokal.

Semangat ini dilindungi UU Nomor 6 Tahun 2014. UU ini meletakkan desa sebagai kawasan politik pembangunan baru. Sehingga aparatur desa dan perangkatnya harus meningkatkan kapasitas individual masing-masing, menyelenggarakan pemerintahan yang akuntabel, dan mentradisikan perencanaan pembangunan yang rinci yang melibatkan aneka kelompok kepentingan. UU No. 6 Tahun 2014 ini pun merekayasa masyarakat agar memiliki kesanggupan untuk menggali potensi desa, kreatif melakukan perubahan di desa.

UU Desa ini pun mengundang partisipasi politik yang luas dalam konteks perbedaan yang ada. Karena itu, politik mengalir ke desa demi pembangunan desa itu sendiri. Sampai di sini, para caleg perlu menghitung baik-baik apa tema kempanye yang paling mungkin memikat rakyat, jika ternyata semua hal telah tersedia di desa. *

Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved