Opini Pos Kupang

Ketika Politik Mengalir ke Desa

Politik itu indah karena dinamikanya mengandung seni bermain-main. Para pemainnya memilih ruang terbuka atau tertutup.

Ketika Politik Mengalir ke Desa
ilustrasi

Ketiga, para pendamping desa adalah komunitas pencari kerja. Mereka berusaha jauh dari politik. Sikap itu dilakukannya karena diyakini dengan berpolitik mereka akan menyulitkan dirinya sendiri atau bahkan akan menciptakan musuh bagi masa depannya sendiri.

Hanya saja, dalam banyak kasus empirik, para pendamping desa ternyata tidak sanggup jauh dari permainan elite birokrasi atas nama skema keamanan politik.

Keempat, pendamping desa menghindari politik. Mereka tidak mau terbelah dalam mengurus rakyat yang sudah terfragmentasi sejak rezim otoritarian Orde Baru.

Justru realitas fragmentasi politik inilah merupakan kenyataan negatif yang harus segera dituntaskannya. Caranya, para pendamping desa memainkan peran profesionalnya melalui seluruh kegiatan pendampingan di desa.

Kelima, idealnya apa pun peran sosial para pendamping desa itu, mereka toh tetap sebagai katalisator politik perubahan. Pada konteks itu, politik dimengerti sebagai cita-cita yang menuntun tindakan dinamis terarah untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Politik di sini hadir ketika dimulainya tindakan advokasi atau vokasi. Dengan demikian suka atau tidak suka mereka diwajibkan sadar akan konteks sosial.

Demi sadar konteks itu, mereka harus memiliki kepekaan sosial, kepekaan budaya, kepekaan politik dan cermat pada tradisi lokal tempat di mana mereka ditugaskan. Berbasis pada pengetahuan itu, para pendamping desa diharapkan sanggup membawa aparat desa dan seluruh rakyatnya moving on ke kebudayaan modern berbasis kearifan lokal.

Semangat ini dilindungi UU Nomor 6 Tahun 2014. UU ini meletakkan desa sebagai kawasan politik pembangunan baru. Sehingga aparatur desa dan perangkatnya harus meningkatkan kapasitas individual masing-masing, menyelenggarakan pemerintahan yang akuntabel, dan mentradisikan perencanaan pembangunan yang rinci yang melibatkan aneka kelompok kepentingan. UU No. 6 Tahun 2014 ini pun merekayasa masyarakat agar memiliki kesanggupan untuk menggali potensi desa, kreatif melakukan perubahan di desa.

UU Desa ini pun mengundang partisipasi politik yang luas dalam konteks perbedaan yang ada. Karena itu, politik mengalir ke desa demi pembangunan desa itu sendiri. Sampai di sini, para caleg perlu menghitung baik-baik apa tema kempanye yang paling mungkin memikat rakyat, jika ternyata semua hal telah tersedia di desa. *

Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved