Berita Kabupaten Ende

Fraksi Nasdem Minta Tambah Operator Di Dispenduk Ende

Fraksi Partai Nasdem meminta agar Pemerintah memperhatikan serta menambah petugas operator dan staf untuk mengatisipasi persoalan kependudukan

Fraksi Nasdem Minta Tambah Operator Di Dispenduk Ende
POS KUPANG/ROMOALDUS PIUS
Wakil Bupati Ende,Drs Djafar Achmad Mengikuti Sidang di DPRD Ende. 

Laporan Reporter POS KUPANG.COM, Romualdus Pius

POS-KUPANG.COM|ENDE--Fraksi Partai Nasdem meminta agar Pemerintah memperhatikan serta menambah petugas operator dan staf untuk mengatisipasi persoalan kependudukan yang sampai hari ini tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat.

Hal ini diungkapkan Fraksi Partai Nasdem DPRD Kabupaten Ende dalam pemandangan umum fraksi atas rancangan Perda tentang perubahan APBD Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2018.

Baca: Guru 4 Bidang Studi se-Kabupaten Kupang Berbagi Ilmu Pengetahuan

Baca: Karang Taruna Desa Aeramo Resmi Dibentuk

Baca: Anak Ayu Ting Ting, Tunjukkan Kemampuannya Bernyanyi

Baca: Gaya Rambut Inul Daratista Dibilang Seperti ABG, Awal Niat Begini

Menjawabi pertanyaan fraksi Partai Nasdem, Wakil Bupati Ende, Drs Djafar Achmad saat membacakan jawaban pemerintah, Kamis (11/10/2018) mengatakan terhadap hal ini, Pemerintah menyadari bahwa tenaga operator dan staf pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende yang mengalami kekuarangan, sehingga belum optimal dalam memaksimalkan pelayan kependudukan.

Selanjutnya terhadap desakan dari Fraksi Partai Nasdem agar jaringan yang terputus pada Dinas Kependudukan Kabupaten Ende dari Bulan Mei sampai hari ini yang menghambat proses pencari kerja bagi saudara – saudara kita yang mau mengikuti tes CPNSD yang berjumlah kurang lebih 600 orang yang tidak bisa mengakses data ke pusat agar pemerintah segera menyelesaikannya dalam waktu dekat ini, karena batas penerimaan tes CPNSD berakhir pada tanggal 15 Oktober 2018.

Terhadap hal ini, Pemerintah sependapat dan dapat dijelaskan bahwa jaringan komunikasi data administrasi Kependudukan terkoneksi terpusat menggunakan VPN (Virtual Private Network atau sering disebut jaringan privat atau tertutup. VSN (Virtual Private Network dimaksudkan untuk keamanan data sehingga masyarakat umum (public tidak bisa mengakses langsung ke pangkalan data (data centre kecuali lembaga atau badan yang telah melakukan kerja sama dan telah melakukan Mou (Memorandum of Understanding dengan Dirjen Adminduk. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil seluruh KabupatenKota di Indonesia berstatus sebagai Pengguna (Client, jadi seluruh kendali koneksi jaringan komunikasi data antara Dinas ke data centre sepenuhnya dipegang oleh Dirjen Adminduk.

Masyarakat Kabupaten Ende yang sedang melakukan register pada situs http: www.sscn.bkn.go.id dan data tidak ditemukan disebabkan karena jaringan Komunikasi data dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende diputus oleh Dirjen Adminduk serta dengan putusnya jaringan komunikasi data ini menyebabkan data transaksional tidak bisa terkirim ke pangkalan data (Data Centre sehingga data tidak terupdate.

Data transaksional ini sangat diperlukan untuk updating data dan konsolidasi pindah datang.
Alternatifnya adalah dengan memanfaatkan beberapa layanan atau saluran yang disediakan dari Dirjen Adminduk untuk melaporkan permasalahan register CPNSD,jelas Wabup Djafar Achmad.(*)

Penulis: Romualdus Pius
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved