Berita Kabupaten Ende

Fraksi Nasdem Minta Pemda Ende Tuntaskan Honorer

Fraksi Partai Nasdem mengingatkan Pemerintah bahwa Tenaga Honorer Kategori II yang masih tersisa 821 orang

Fraksi Nasdem Minta Pemda Ende Tuntaskan Honorer
Google.com
Ilustrasi 

Laporan Reporter POS KUPANG.COM, Romualdus Pius

POS-KUPANG.COM|ENDE--Fraksi Partai Nasdem mengingatkan Pemerintah bahwa Tenaga Honorer Kategori II yang masih tersisa 821 orang, yang bisa mengikuti tes CPNS hanya 18 orang, sehingga masih tersisa 803 orang, tuntutan DPRD, pemerintah Daerah dan Tenaga Honorer K II adalah 1. merevisi Undang – Undang Aparatur Sipil Negara dan Meminta Pemerintah Pusat untuk mengakomodir tenaga kontrak tanpa tes dan serfta menolak P3K.

Hal ini diungkapkan Fraksi Partai Nasdem DPRD Kabupaten Ende dalam pemandangan umum fraksi atas rancangan Perda tentang perubahan APBD Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2018.

Menjawabi pertanyaan fraksi Partai Nasdem, Wakil Bupati Ende, Drs Djafar Achmad saat membacakan jawaban pemerintah, Kamis (11/10/2018) mengatakan bahwa pemerintah sependapat dan mengapresiasi tuntutan dimaksud agar dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Pusat.

Baca: 1.300 Peserta CPNS di Malaka Sudah Masukan Berkas Fisik di BKPSDM

Baca: Fraksi Nasdem Minta Tambah Operator Di Dispenduk Ende

Baca: Karang Taruna Desa Aeramo Resmi Dibentuk

Baca: Anak Ayu Ting Ting, Tunjukkan Kemampuannya Bernyanyi

Baca: Gaya Rambut Inul Daratista Dibilang Seperti ABG, Awal Niat Begini

Tentang pertanyaan Fraksi Partai Nasdem terkait penuntasan pengangkatan Tenaga Honorer Kategori II yang masih tersisa, dan selama ini Pemerintah Kabupaten Ende cenderung melempar tanggungjawab dengan menyerahkan proses verifikasi berkas ke BKN, sehingga tidak dapat memastikan kelulusan mereka, dilain sisi munculnya nama – nama tenaga honorer baru yang membuat jumlah sisa tenaga honorer kategori II semakin banyak dan tidak jelas.

Terhadap saran Fraksi Partai Nasdem bahwa semestinya Pemerintah Kabupaten Ende terlebih dahulu melakukan verifikasi terhadap berkas – berkas tenaga honorer tersebut sembari berkoordinasi intens dengan Pemerintah Pusat sehingga tidak menjadi masalah yang berlarut – larut, selanjutnya Pemerintah menjelaskanbahwa data tenaga honorer kategori II sejumlah 821 orang sudah disampaikan ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dan Badan Kepegawaian Negara, untuk diproses lebih lanjut dan pengangkatan tenaga honorer kategori II merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.

Dikatakan sampai dengan saat ini pemerintah masih terus berupaya berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait pengangkatan tenaga honorer kategori II tersebut.(*)

Penulis: Romualdus Pius
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved