Berita NTT

Ancaman Gubernur Soal Moratorium PMI NTT! ini Tanggapan Direktur Padma Indonesia

Moratorium PMI adalah penghentian sementara pengiriman PMI ke suatu negara tertentu. Pertanyaannya, apakah kebijakan moratorium PMI NTT

Ancaman Gubernur Soal Moratorium PMI NTT! ini Tanggapan Direktur Padma Indonesia
POS KUPANG.COM/AMBUGA LAMAWURAN
diskusi "Konferensi Komunitas Untuk Migrasi, Tenaga Kerja dan Perdagangan Orang", digelar di Aula Kominfo Provinsi NTT, Kota Kupang, NTT, Selasa (9/10/2018). 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ambuga Lamawuran

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Viktor Bungtilu Laiskodat, akan melakukan moratorium terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTT.

Menanggapi hal ini, Martinus Gabriel Goa, Direktur Padma Indonesia (Pelayanan Advokasi Keadilan dan Perdamaian Indonesia) justru menanyakan apakah kebijakan moratorium PMI NTT bersifat sementara atau permanen.

Baca: NTT Tidak Bangkit Kalau Terus Kirim TKI

"Moratorium PMI adalah penghentian sementara pengiriman PMI ke suatu negara tertentu. Pertanyaannya, apakah kebijakan moratorium PMI NTT bersifat sementara atau permanen?" katanya sewaktu menjadi narasumber dalam Acara "Konferensi Komunitas Untuk Migrasi, Tenaga Kerja dan Perdagangan Orang".

Acara ini digelar di Aula Kominfo Provinsi NTT, Kota Kupang, NTT, Selasa (9/10/2018).

Terhadap situasi ini, Gabriel memberikan beberapa solusi.

"Pertama, moratorium CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) asal NTT yang non prosedural," katanya.

Kedua, imbuhnya, moratorium CPMI asal NTT ke negara-negara yang belum meratifikasi konvensi internasional ILO dan PBB terkait Anti Human Trafficking dan HAM (seperti negara Arab Saudi).

Terkait tawaran kedua ini, Gabriel menginginkan tetap dilakukan moratorium CPMI asal NTT hingga dikeluarkannya PP, Perpres dan Permenaker RI.

"Juga, moratorium CPMI asal NTT hingga direalisasikannya LTSA (Layanan Terpadu Satu Atap) dan BLK(Balai Latihan Kerja) standart nasional dan internasional di NTT yakni di Tambolaka untuk layani CPMI asal Sumba; di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang untuk layani CPMI asal TIROSA (Timor, Rote, Semau, dan Sabu Raijua); dan di Maumere untuk layani CPMI FLORATA(Flores, Palue, Adonara, Solor, Lembata dan Alor)," tegasnya.

Selain itu, dirinya pun menghimbau agar Gubernur NTT memoratorium CPMI asal NTT hingga adanya Perda/Pergub/Perbup/Perwalkot Pencegahan dan Penanganan Human Trafficking di NTT.

"Apabila (lima) 5 point di atas sudah terpenuhi, maka Gubernur NTT bisa mencabut moratorium dan menjadikan NTT pengirim CPMI yang kompeten dan memenuhi syarat-syarat yang sudah diatur dalam standart kerja internasional seperti negara Filipina," jelasnya. (*)


Penulis: Adiana Ahmad
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved