Berita Kabupaten TTS

Separuh Wilayah TTS Alami Kekeringan

Dampak paling terasa adalah kekurangan air bersih di masyarakat.Hal ini disampaikan Anggota DPRD NTT asal Kabupaten TTS

Separuh Wilayah TTS Alami Kekeringan
ISTIMEWA
Ilustrasi 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru

POS-KUPANG.COM|KUPANG --- Sebagian atau separuh dari jumlah kecamatan di Kabupaten TTS mengalami dampak kekeringan luar biasa tahun 2018 ini. Dampak paling terasa adalah kekurangan air bersih di masyarakat.
Hal ini disampaikan Anggota DPRD NTT asal Kabupaten TTS,  Jefri Unbanunaek ketika ditemui POS-KUPANG.COM, Selasa (9/10/2018).

Menurut Jefri, ada sekitar 18 kecamatan di TTS yang mulai merasakan dampak kekeringan akibat kemarau saat ini.

"Saya baru hubungi Kepala Pelaksana BPBD TTS dan beliau sampaikan bahwa ada 18 kecamatan yang sudah mengalami dampak musim kemarau. Dampak itu lebih dirasakan karena kekurangan air bersih," kata Jefri.

Dia menjelaskan, wilayah di Kabupaten TTS yang paling berdampak, yakni di wilayah bagian selatan dan sesuai data yang diperoleh, wilayah bagian selatan di TTS umumnya selalu mengalami kekeringan sehingga warga kesulitan memperoleh air bersih.

Bahkan, lanjutnya, untuk sejumlah wilayah ini masyarakat mulai mengandalkan air bersih dari mobil tangki

" Saya kira pemerintah TTS harus terus memantau dan mengidentifikasi wilayah yang rawan dan kesulitas mendapat air bersih," ujarnya.

Jefri juga mengakui, ada kendala yang dialami , yakni untuk mendistribusikan air bersih oleh BPBD TTS hanya dengan satu unit mobil tangki saja. "Dengan satu mobil ini, saya kira tidak bisa melayani seluruh wilayah yang terancam kering atau kekurangan air bersih. Kaena itu, kami minta BPBD TTS bisa meminta bantuan ke BPBD NTT," katanya.

Politisi PKPI asal dapil TTS ini mengatakan, ada juga persoalan lain, yakni bahwa masyarakat di beberapa kecamatan ‎yang akan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 20 Oktober 2018 mendatang itu, informasinya tidak lagi dilayani oleh tangki air milik pemerintah TTS.

"Saya tanya alasannya apa, menurut informasi bahwa, Sekda TTS tidak izinkan karena takutnya dengan distribusi air ke wilayah yang akan mengikuti PSU itu akan dipolitisir. Tapi saya tegaskan bahwa tidak boleh seperti itu, prinsipnya Pemerintah atau negara harus hadir ketika masyarakat butuh perhatian. Apalagi ini menyangkut kebutuhan dasar," tegas Jefri.(*)

Penulis: Oby Lewanmeru
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved