Berita Kabupaten Kupang Terkini

BPN Kabupaten Kupang Target Tuntaskan 7.000 Bidang Tanah

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kupang menargetkan pada Oktober 2018 ini menyelesaikan 7.000 bidang tanah mendapatkan sertifikasi.

BPN Kabupaten Kupang Target Tuntaskan 7.000 Bidang Tanah
ISTIMEWA
Kegiatan sidang Adjudikasi Pendaftaran Tanah Sistimatik Lengkap ( PTSL ) di Naibonat pekan lalu. 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Edi Hayong

POS-KUPANG.COM | OELAMASI - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kupang menargetkan pada Oktober 2018 ini menyelesaikan 7.000 bidang tanah mendapatkan sertifikasi.

Hal ini untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat atas kepemilikan tanah, selain itu untuk mengurangi terjadinya kasus sengketa tanah.

Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan, BPN Kabupaten Kupang, Herman Oematan, usai melaksanakan Sidang Adjudikasi Pendaftaran Tanah Sistimatik Lengkap (PTSL) pekan lalu.

Baca: Bersua dengan Bupati Anton, Masyarakat Watowiti Tolak Rencana Pengembangan 450 Unit Rumah

Herman mengatakan, sidang adjudikasi yang dilakukan pihaknya bukan saja di Naibonat dilaksanakan di beberapa desa dan Kecamatan, di antaranya, Sulamu, Kupang Barat dan Amabi Oefeto.

Dijelaskannya, sekitar puluhan desa tahun ini BPN akan masuk melakukan pengukuran untuk mengejar target 7.000 sertifikat. Diharapkan paling lambat Oktober ini target tersebut tuntas dilaksanakan.

Baca: Dukung Asian Para Games, Grab Sediakan 500 Kendaraan untuk Penyandang Disabilitas

"Kita gelar sidang adjudikasi PTSL, untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat atas kepemilikan tanah. Selain itu untuk mengurangi terjadinya kasus sengketa tanah. Kita baru melaksanakan di Naibonat dimana bidang tanah masyarakat yang sudah terukur berjumlah 570 hektare dan yang sudah disertifikat baru 309 bidang tanah sesuai target pengukuran tanah sistimatis lengkap," jelasnya.

Dia menuturkan, pada beberapa tahun sebelumnya setelah terbit sertifikat, BPN tidak lagi lakukan pengawasan lanjutan. Masyarakat mau gunakan sertifikat itu untuk kepentingan apapun terserah tapi sekarang BPN dituntut melakukan pemberdayaan pasca penerbitan sertifikat.

Dia mencontohkan, di Kelurahan Naibonat, pihaknya akan melakukan pemetaan sosial dari 309 warga yang punya sertifikat, pemilik sertifikat yang punya usaha, mungkin di bidang peternakan, pertanian dll atau sertifikat mereka dijadikan modal usaha.

"Masyarakat kadang mau berusaha tapi karena tidak ada modal terpaksa gadaikan sertifikat di Bank, BPN juga akan mengawasi hal tersebut, semacam program pemberdayaan masyarakat dari sertifikat tanah," ujarnya. (*)

Penulis: Edy Hayong
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved