Breaking News:

Berita Kabupaten Kupang

Warga Babau Dukung Sikap BPN/ATR Pertahankan Status HGU PT PGGS dan PT PKGD

Warga Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang mendukung adanya investasi di lahan Hak Guna Usaha (HGU) seluas 3.720 hektar y

POS KUPANG/EDY HAYON
Perwakilan warga Babau ketika berada di Kanwil BPN NTT, Selasa (18/9/2018) 

Laporan Reporter POS KUPANG.COM, Edi Hayong

POS-KUPANG.COM I KUPANG--Warga Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang mendukung adanya investasi di lahan Hak Guna Usaha (HGU) seluas 3.720 hektar yang dipegang PT Panggung Guna Ganda Semesta (PGGS).

Hal ini sesuai dengan UU Pokok agraria yang merupakan mandat negara dalam rangka pengelolaan kekayaan agraria nasional. Oleh karena itu, warga mendukung penuh investasi oleh PT PGGS dan PT PKGD karena dampaknya sangat positif bagi kehidupan warga dari pengolahan garam di daerah ini.

Demikian surat pernyataan sikap warga Kelurahan Babau yang disampaikan kepada Kanwil BPN/ATR NTT yang dihantar perwakilan warga, Selasa (18/9/2018).

Perwakilan warga yang hadir yakni, Madri Manubulu, Condrad Ulu, Stefen Kiuk, Nitanae Sane, Meki Mada, Thomas Fanggidae, Arifin Kataba, Hofin Batuk, Melkianus Koa, Davis Maakh. Kehadiran perwakilan warga diterima pejabat Kanwil BPN/ATR NTT, Yulius Talok.

Dalam pernyataan sikap warga yang disampaikan Stefen Kiuk bahwa warga mendukung sikap BPN/ATR mempertahankan status HGU seluas 3.720 hektar yang dikuasai PT PGGS sesuai aturan BPN.

Warga berharap BPN/ATR agar tidak terpengaruh dengan adanya intimidasi dari pihak manapun yang baru sadar dari tidur mereka selama 20 tahun ini yang mengatasnamakan rakyat. Mereka selaku pelaku yang memberi ijin usaha diatas lahan HGU buat perusahaan lain tanpa diketahui warga dan pemerintah setempat.

Menurut Stefen, berlandaskan aturan pertanahan maka warga mendukung penuh sertifikat HGU yang dikeluarkan BPN/ATR sesuai aturan pertanahan RI karena ada hak dan ada kewajiban berupa pajak yang sudah dibayar PT PKGD.

"Kami sebagai warga bekerja di dalam lahan HGU, meminta ijin kepada PT PGGS dan sekian lama tidak ada lahan pertanian di dalam lahan HGU yang diterlantarkan. Jadi apa yang disampaikan bupati Kupang, Ayub Titu Eki tidak benar karena bupati tidak pernah turun ke lokasi HGU yang berada di lingkungan kami dan kegiatan warga di lahan HGU," tegasnya.

Sementara Meki Mada menambahkan, warga heran seorang bupati memberi ijin kepada PT lain di atas lokasi lahan HGU yang masih aktif tanpa sepengetahuan warga dan pemerintah Kelurahan Babau juga kepolisian. Selain itu melarang pemilik lahan HGU untuk berinvestasi di lahan HGU PT PGGS dan PT PKGD.

"Kami masyarakat petani kecewa dengan semua laporan yang kami sampaikan ke pemda tapi tanggapan bupati bahwa sertifikat HGU sudah dicabut. Pertanyaannya apakah bupati punya wewenang bisa mencabut HGU?," tanya Meki.

Pantauan POS KUPANG.COM, warga berencana bertemu langsung Kakanwil BPN NTT tetapi karena tugas di luar Kupang sehingga diterima pejabat lain, Yulius Talok.

Pada pertemuan ini Yulius tidak bisa memberikan pernyataan karena pendelegasian kewenangan untuk menyatakan pendapat tidak ada dari kakanwil.

"Saya mohon maaf kita cuma bisa bicara lepas karena kewenangan untuk memberikan keterangan ada pada kakanwil," kata Yulius.(*)

Penulis: Edy Hayong
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved