Berita NTT Terkini

Empat Fraksi di DPRD NTT Soroti Etika Pemerintahan dan Kemitraan Eksekutif dan Legislatif

Empat Fraksi di DPRD NTT menyoroti etika pemerintahan dan kemitraaan antara lembaga eksekutif dan legislatif.

Empat Fraksi di DPRD NTT Soroti Etika Pemerintahan dan Kemitraan Eksekutif dan Legislatif
POS-KUPANG.COM/Oby Lewanmeru
Suasana rapat Paripurna ke-4 DPRD NTT di ruang sidang utama DPRD NTT, Senin (19/9/2018). 

Fraksi ini memberi apresiasi terhadap tekat pemerintah untuk menjaga netralitas pelayanan dan profesionalisme kerja tanpa pandang bulu.

Sedangkan Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT dalam pandangan umum yang dibacakan oleh Leonardus Lelo, S.IP, M.Si mengatakan, Fraksi Partai Demokrat mendukung sepenuhnya dengan tetap konsisten memberikan pemikiran kritis, bahkan siap berada pada ranah oposisi sekalipun demi kemajuan daerah ini.

"Sikap kritis ini diharapkan tidak dipandang sebagai upaya menjatuhkan bahkan merendahkan derajat kepemimpinan Gubernur dan Wagub NTT serta jajaran, tetapi sebagai upaya bersama agar kebijakan dalam bentuk apapun yang dibuat dan dibahas secara bersama benar-benar teruji dan berdiri atas kaki yang kokoh bagi kepentingan masyarakat NTT," kata Lelo.

Atas dasar itu, Fraksi Partai Demokrat memandang perlu mengingatkan kepada semua bahwa mengurus daerah NTT, memajukan masyarakat NTT, tidak bisa diandalkan kekuatan sendiri-sendiri.

"Mari kita bermitra dan bergandeng tangan baik lembaga DPRD maupun pemerintah daerah. Fraksi Partai Demokrat secara jujur menyampaikan penyesalan kalau ada aksi atau tindakan yang bisa merugikan kemitraan antara lembaga DPRD dan pemerintahan maupun stakeholder lain di luar pemerintahan yang punya cita-cita sama memajukan daerah ini," katanya.

Pada kesempatan itu, Leonardus menyayangkan peristiwa yang saat ini menjadi sorotan di media publik yang terjadi dimana Gubernur NTT melakukan hal yang menurut Fraksi Partai Demokrat tidak sepatutnya dilakukan dalam kerangka pelaksanaan tugas-tugas kemitraan di dalam paripurna beberapa hari lalu.

"Tindakan menegur anggota DPRD yang tidak pada tempatnya di forum paripurna seperti ini bukan saja tidak lazim dan melecehkan anggota DPRD secara pribadi tetapi secara lembaga," katanya.

Fraksi Partai Demokrat mengatakan, sepantasnya Gubernur NTT yang terhormat menyampaikan permohonan maaf atas hal itu.

"Fraksi Partai Demokrat memandang, kita perlu konsisten berjalan di bawah payung UU No 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang mengatur hubungan antara DPRD dan pemerintah daerah sebagai mitra yang sejajar, bukan bawahan dan atasan," katanya. (*)

Penulis: Oby Lewanmeru
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved