Berita Kota Kupang

Ketua Bawaslu NTT : Kasus Napi Korupsi di Ende, Putusan Bawaslu Wajib Dieksekusi KPU

Apalagi pasca keluarnya putusan MA yang menyatakan bahwa bekas narapidana (napi) perkara korupsi

Ketua Bawaslu NTT : Kasus Napi Korupsi di Ende, Putusan Bawaslu Wajib Dieksekusi KPU
pos kupang.com, oby lewanmeru
thomas jawa kpu ntt 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Nong

 POS-KUPANG.COM | KUPANG -– Keputusan terkait sengekta pemilu atas napi korupsi yang di-TMS-kan oleh KPU Kabupaten Ende menurut Bawaslu NTT wajib untuk dieksekusi. Apalagi pasca keluarnya putusan MA yang menyatakan bahwa bekas narapidana (napi) perkara korupsi bisa mencalonkan diri sebagai calon legislative (caleg) pada pemilu legislative mendatang.

Hal ini dikatakan oleh Ketua Bawaslu NTT Thomas Mauritius Djawa SH kepada Pos Kupang di sela-sela Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas SDM Bawaslu Kabupaten Kota Se-Provinsi NTT, Senin (17/9/2018) petang.

“Bagaimana persoalan kita di Ende, untuk kasusnya, standing kita jelas, bahwa putusan kita wajib hukumnya dieksekusi oleh teman-teman KPU,” ujar Thomas.

Thomas mengatakan bahwa penanganan terhadap putusan ini tidak seperti penanganan pelanggaran proses sengketa yang lain dimana setelah tiga hari putusan harus dieksekusi oleh KPU.

Lanjutnya. tetapi karena proses ini tidak normal karena menunggu putusan MA, maka untuk mengeksekusi hal ini, pihaknya juga juga menunggu keputusan dan langkah apa yang diambil oleh Bawaslu RI terkait dengan sengketa pemilu napi korupsi tersebut.

“Tetap, kami tidak akan berubah dari keputusan yang sudah kami buat, seperti itu,” ulang Thomas.

Thomas menjelaskan, untuk persoalan di Kabupaten Ende, Bawaslu kKabupaten Ende mengabulkan permohonan napi korupsi dari partai Berkarya yang mencalonkan diri menjadi angora legislative.

Ia menyatakan bahwa standing Bawaslu jelas, karena meskipun statusnya adalah bekas napi korupsi, tetapi calon tersebut telah memenuhi syarat seperti yang ditetapkan oleh peraturan pemilu dan perundang-undangan yang berlaku.  

“Pada saat itu teman teman (Bawaslu Kabupaten Ende) mengabulkan permohonan pemohon yang pada saat itu statusnya adalah bekas napi korupsi, tetapi sebenarnya keterpenuhan syarat dia untuk menjadi calon itu sudah dilalui, itu sudah dilakukan. Tetapi kemudian KPU Kabupaten Ende me-TMS-kan dia hanya karena bilang syarat dalam PKPU bahwa mantan napi korupsi tidak boleh masuk sebagai caleg,” katanya.  

Bagi Bawaslu, mereka melihat lebih jauh lagi kasus terkait dan melakukan penilaian dengan berdasarkan pada undang undang Pemilu.

“Bagaimana kemudian kasus terkait dengan napi korupsi itu, PKPU tidak boleh lebih dari UU, karena dalam UU Pemilu, terkait dengan persyaratan napi korupsi, maka sepanjang dia sudah bisa mengumumkan kepada publik, kemudian menunjukkan surat keterangan dari Lembaga Pemasyarakatan, maka bisa kita terima karena memang syarat UU seperti itu,” jelas mantan Ketua KPUD Ngada dua periode ini.  

Untuk provinsi NTT, terkait persoalan mantan napi koruptor, hanya terdapat kasus yang disengketakan yakni kasus yang terjadi di Kabupaten Ende yang disengketakan oleh Partai Berkarya. (*)

 
 

Penulis: Ryan Nong
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved