Berita Kota Kupang

DPRD NTT Pertanyakan Moratorium Tambang

Bagi saya itu baru semacam wacana saja, karena belum ada regulasi yang mengatur moratorium itu

POS KUPANG/OBY LEWANMERU
Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno 

Laporan Reporter POS ‎-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru

POS-KUPANG.‎COM|KUPANG-- DPRD NTT mempertanyakan soal kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT melakukan moratorium pertambangan di wilayah NTT. Moratorium itu apakah untuk seluruh tambang ataukah pada golongan tertentu.

Hal ini disampaikan Anggota DPRD NTT, Leo Ahas dalam rapat paripurna DPRD NTT di ruang sidang utama DPRD NTT, Senin (17/9/2018).

Menurut Leo, dalam pidato politik yang disampaikan Gubernur khusus moratorium pertambangan memiliki gema tersendiri.

"Bagi saya itu baru semacam wacana saja, karena belum ada regulasi yang mengatur moratorium itu, sehingga belum memiliki akibat hukum apabila ada yang melangar," kata Leo.

Dia menjelaskan, untuk moratorium pertambangan atau tambang, maka Pemrov NTT perlu tegas melakukan moratorium tambang golongan yang mana.

"Alasannya bahwa, ada jenis tambang golongan A, B dan C. ‎Apakah semua golongan ini dimoratorium atau hanya golongan tertentu," tanya Leo.

‎Dikatakan, di masyarakat ada tambang galian C menjadi kebutuhan dan juga ada yang menjadi mata pencaharian masyarakat.

"Tambang ini juga memang merusak alam dan selama ini tambang juga selalu menyusahkan masyarakat. Namun, ada tambang yang dibutuhkan oleh kita," katanya.

‎Anggota DPRD NTT, Thomas Tiba mengatakan, soal moratorium itu akan dibicarakan tersendiri dalam forum lain, seperti rapat pendapat dan lainnya.

Ketua DPRD NTT, H. Anwar Pua Geno meng‎atakan, program itu akan ada ruang yang dibahas lagi di komisi yang berkaitan.

Sebelumnya, Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat berjanji akan menghentikan seluruh aktivitas pertambangan di wilayah NTT.

Kebijakan itu adalah salah satu yang akan dia implementasikan dalam waktu dekat ini.Selama moratorium itu, akan ada tim khusus akan meneliti apakah aktivitas pertambangan tersebut sudah memenuhi peraturan dan perundangan atau belum. Termasuk soal apakah aktivitas itu layak atau tidak.

Dia mengatakan, NTT merupakan daerah dengan kekayaan alam yang indah. Ia tak mau aktivitas pertambangan merusak keindahan tersebut.(*)

Penulis: Oby Lewanmeru
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved