Berita Ekonomi Bisnis

Beli Rumah Bersubdisi Siap Dana Rp 11 Juta Melalui Fasilitas KPR BTN

Mau Beli Rumah Subsidi, Siapkan Dana Awal Rp 11 juta. Untuk apa saja dana awal ini?

Beli Rumah Bersubdisi Siap Dana Rp 11 Juta Melalui Fasilitas KPR BTN
POS-KUPANG.COM/Adiana Ahmad
Branch Manager Bank Tabungan Negara Kupang, Adrian Paul M Marbun 

Laporan Wartawan POS-KUPANG.COM, Adiana Ahmad

POS-KUPANG.COM | KUPANG-Masyarakat yang ingin membeli rumah bersubsidi melalui fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bank Tabungan Negara (BTN) harus menyiapkan dana awal sebesar Rp 11 juta.

Branch Manager BTN Kupang, Adrian Paul H Marbun, ditemui di ruang kerjanya, Kamis (30/8/2018) mengatakan, bagi masyarakat berpenghasilan rendah, angka (Rp 11 juta) itu memang cukup besar.

Adrian menjelaskan, dana awal Rp 11 juta tersebut selain uang muka, juga untuk membiayai Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp 4.425.000, biaya pra realisasi sebesar Rp 2,8 juta meliputi biaya SKMHT (Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan), biaya appraisal, provisi, biaya notaris dan satu kali angsuran ditahan di rekening debitur.

Baca: Saat Kubu #2019GantiPresiden dan #2019TetapJokowi Memilih Makan Bersama

Baca: sscn bkn.go.id-Info Terbaru CPNS 2018, BKN Rilis Tahapan Termasuk Daftar Hingga Pengumuman Lulus

Ia mengatakan, KPR bersubsidi dengan uang muka satu persen atau lima persen tidak berbeda jauh. Jika pilih uang muka satu persen atau Rp 1.485.000 dari harga rumah Rp 148,5 juta, demikian Adrian, maka maksimal kredit Rp 143.015.000 dengan angsuran Rp 956.400/bulan untuk jangka waktu 20 tahun.

Namun jika uang muka lima persen atau Rp 7,425 juta, lanjut Adrian, maka maksimal kredit Rp 141.075.000 dengan angsuran Rp 943.400/bulan dalam jangka waktu 20 tahun.

"Uang muka satu persen atau lima persen selisihnya cuma Rp 13.000 per bulan. Perbedaan tidak terlalu signifikan. Ini tergantung pilihan debitur," ujarnya.
Adrian menjelaskan, bagi pegawai swasta yang berpenghasilan rendah, kesulitan pada biaya pra realisasi dan BPHTB.

Adrian menyatakan, pihaknya terus berupaya agar ada keringanan biaya BPHTB.

Namun, upaya yang ditempuh belum berhasil.

"Kami minta pemerintah daerah coba hitung berapa penerimaan daerah dari BPHTB. Kalau penerimaan kecil dan tidak signifikan, maka untuk wilayah tertentu dihapus sehingga biaya yang ditanggung masyarakat untuk mendapatkan rumah bisa lebih murah," kata Adrian.

Jika tidak ada keringanan biaya BPHTB, lanjut Adrian, masyarakat harus menyiapkan dana awal Rp 7,3 juta untuk mendapatkan rumah subsidi. Angka tersebut belum termasuk uang muka.

Mengenai realisasi KPR, Adrian menjelaskan, sejak tahun 2016 hingga 2018, BTN Kupang telah merealisasikan KPR subsidi dan non subsidi dengan outstanding lebih dari Rp 220 miliar.

Tidak Tertarik

Adrian juga mengatakan, BTN tidak tertarik menerapkan kebijakan Bank Indonesia yang melonggarkan pengaturan Loan to Value (LTV) dengan uang muka atau Down Payment (DP) nol persen untuk KPR.

Menurut dia, tidak menerapkan DP nol persen untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar bertanggung jawab ketika mulai membeli rumah melalui fasilitas KPR.

"Keputusan itu dari Direksi Bank BTN di Jakarta. Statement dari direksi kami terkait kebijakan relaksasi LTV itu belum ada. Jadi sampai saat ini kami belum memberikan kredit KPR dengan uang muka nol persen," kata Adrian.

Ia mengatakan, Direksi Bank BTN menilai DP KPR subsidi satu persen sudah sangat membantu masyarakat berpenghasilan rendah.

"Dengan adanya uang muka, mereka harus menabung, memiliki modal setidaknya untuk membayar uang muka satu persen. Direksi kami menganggap DP satu persen ini sudah sangat membantu meringankan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah untuk dapatkan rumah. BTN prioritas pemberian KPR kepada TNI, Polri dan ASN," katanya.

Ia menjelaskan, BTN masih fokus pada KPR bersubsidi dan KPR non subsidi dengan porsi terbesar untuk konsumen rumah satu lantai. KPR bersubsidi tersebut, kata Adrian, ada yang uang muka satu persen ada yang lima persen.

"Debitur bisa memilih. Rumah subsidi peruntukan bagi calon-calon debitur berpenghasilan empat juta rupiah ke bawah. Khusus untuk ASN, TNI dan Polri, kami hitung, gaji pokok saja. Kalau gaji pokok Rp 4 juta ke bawah, bisa dapatkan rumah subsidi," jelas Adrian.

Untuk pegawai swasta, selektif. "Kalau swasta itu, perhitungan lebih dinamis. Kami cari yang aman-aman dulu," kata Adrian. (*)

Penulis: Adiana Ahmad
Editor: Hermina Pello
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved