TPDI NTT Minta Kapolres Sikka Tegas Dugaan Pungli di Desa Habi

Laporan  Reporter POS KUPANG.COM, Euginius mo’a

POS-KUPANG.COM|MAUMERE--Penyidikan  dugaan pungutan liar (Pungli)   pengurusan   Prona sertifikat  tanah  di Desa  Habi, Kecamatan Kangae,  Kabupaten  Sikka,  Pulau  Flores,  Propinsi  Nusa  Tenggara  Timur  belum  memberikan  kemajuan signifikan.

Sudah tujuh bulan,  berita acara  pemeriksaan  (BAP)  belum  bisa dinyatakan lengkap  oleh  Kejaksaan Negeri (Kajari) Maumere untuk dibawa ke  Pengadilan  Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)  Kupang.

Koodinator  Tim Pembela Demokrasi  Indonesia  (TPDI)  Wilayah NTT, Meridian  Dewanta  Dado, S.H, minta Kapolres Sikka  tegas memilih menghentikan penyidikan  atau menyempurnakan  berkas yang  kurang.  Meski  konsekuensinya  dipraperadilankan oleh pihak yang berkepentingan.

“Kalau penyidikan ini dihentikan,  kami berharap dilakukan terbuka dan transparan sehingga publik  bisa tahu dasar dan alasan diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3),” kata Dado, kepada  POS-KUPANG.COM, Selasa  (28/8/2018) di Maumere.

Dado  menjelaskan alasan  penghentian penyidikan yang terdapat dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP.  Apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka, atau peristiwa yang disidik oleh penyidik ternyata bukan merupakan tindak pidana dan atau penyidikan dihentikan demi hukum karena nebis in idem, tersangka meninggal dunia, atau karena perkara pidananya telah kedaluwarsa.

Dugaan  Pungli  sertifikat  Prona di Desa Habi   menyeret tersangka Maria Nona Murni,  dan Sisilia Wilfrida  menjabat Kepala Desa Habi dan  staf  desa  dalam  operasi  tangkap tangan  di  kantor  desa. Keduanya  sempat menginap di  tahanan  Mapolres  Sikka, akhirnya dilepas dengan  jaminan  pemerintah   Kabupaten  Sikka.(*)