Berita Nasional

Apa Bedanya Cara Pertanggung Jawaban Dana Kampanye di Pileg dan Pilpres? Ini Penjelasannya

Ketua KPU Arief Budiman meminta peserta pemilu beserta partai politik untuk bertanggung jawab dalam pembuatan laporan dana kampanye.

Apa Bedanya Cara Pertanggung Jawaban Dana Kampanye di Pileg dan Pilpres? Ini Penjelasannya
KOMPAS.com/Fitria Chusna Farisa
Ketua KPU, Arief Budiman 

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Arief Budiman meminta peserta pemilu beserta partai politik untuk bertanggung jawab dalam pembuatan laporan dana kampanye.

Laporan dana kampanye itu meliputi laporan awal dana kampanye, sumbangan dana kampanye, dan laporan akhir dana kampanye. Pada pemilu presiden ( pilpres), laporan dana kampanye dibuat oleh tim kampanye, namun dipertanggungjawabkan oleh pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Sedangkan, untuk pemilu anggota DPD, laporan dana kampanye dibuat oleh masing-masing calon anggota DPD.

Baca: Menang Banding, Hukuman Jennifer Dunn Dipangkas Jadi 10 Bulan

Sementara untuk pemilu anggota DPR dan DPRD, laporan dana kampanye dibuat oleh partai politik peserta pemilu, bukan oleh calon legislatif (caleg).

Namun, dikarenakan sumbangan dana kampanye seringkali diberikan langsung ke caleg, KPU meminta tiap caleg untuk menginformasikan penerimaan dan pengeluaran kampanyenya ke parpol.

"Kadang-kadang sumbangan itu diberikan kepada masing-masing caleg, kemudian beberapa kegiatan itu kan boleh dibiayai caleg kan. Kalau itu yang terjadi, maka kami juga minta supaya masing-masing caleg itu menginformasikan penerimaan dan pengeluarannya," kata Arief dalam acara Uji Coba Aplikasi Dana Kampanye di Hotel Mandarin, Jakarta Pusat, Kamis (23/8/2018).

Paling penting, kata Arief, seluruh sumbangan dana kampanye yang masuk harus dicatat sumbernya. Termasuk dicatat penggunaan dan pengeluaran belanjanya.

"Semua penerimaan dari manapun sumbernya bagaimanapun caranya itu dicatat sebagai penerimaan. Dan berapapun yang digunakan dicatat sebagai pengeluaran belanja," ujar Arief.

Pencatatan tersebut, lanjutnya, meliputi seluruh kegiatan yang dapat diketagorikan sebagai kampanye.

"Semua kegiatan yang bisa dikategorikan sebagai kampanye, maka harus dihitung sebagai biaya kampanye," tandasnya. (*)

Editor: Kanis Jehola
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved