Berita Internasional

Sekjen PBB Mengusulkan Pengerahan Pasukan Perdamaian untuk Palestina

Salah satu cara melindungi warga sipil Palestina dengan mengerahkan pasukan perdamaian dan pemantau tak bersenjata yang ditunjuk PBB

Sekjen PBB Mengusulkan Pengerahan Pasukan Perdamaian untuk Palestina
KOMPAS.COM
Sekjen PBB, Antonio Guterres berbicara di hadapan Dewan Hak Asasi Manusia PBB dalam sidang ke-37 pada 26 Februari 2018 di Jenewa, Swiss. 

POS KUPANG.COM -  Salah satu cara melindungi warga sipil Palestina adalah dengan mengerahkan pasukan perdamaian dan pemantau tak bersenjata yang ditunjuk PBB, demikian usulan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam sebuah laporan.

Selain itu, Guterres juga mengusulkan agar bantuan untuk Palestina semakin diperbesar dan jumlah pegawai PBB di sana ditingkatkan.

Baca: 8 Hadiah untuk Joni Pemanjat Tiang Bendera, Uang Permen dari Hotman Paris Hingga Bedah Rumah


Laporan itu ditulis atas permintaan Majelis Umum PBB yang pada Juni lalu mengeluarkan resolusi mengecam penggunaan cara kekerasan yang berlebihan Israel terhadap warga sipil Palestina. Saat itu Majelis Umum juga mengkritik penembakan rudal dari Gaza ke arah pemukiman sipil Israel.

Resolusi tersebut meminta usulan yang dapat memastikan "keamanan, perlindungan, dan kesejahteraan warga sipil Palestina di bawah pendudukan Israel, termasuk rekomendasi terkait mekanisme perlindungan internasional."

Guterres memaparkan empat pilihan yang dapat diambil meski tidak mengusulkan rekomendasi yang rinci. Dia menegaskan bahwa keempat opsi itu membutuhkan kerja sama dari semua pihak dan penghentian pertikaian bersenjata.

"Kombinasi dari pendudukan militer yang terlalu lama, ancaman keamanan yang terus-menerus, lemahnya institusi politik, dan macetnya perundingan damai membuat upaya perlindungan menjadi sangat kompleks secara politik, hukum, dan praktis," kata dia.

Pasukan perdamaian bersenjata dari PBB atau pasukan gabungan dari beberapa negara yang ditunjuk PBB bisa dikerahkan untuk memberikan perlindungan fisik, kata Guterres.

Pilihan ini membutuhkan persetujuan dari Dewan Keamanan, dan Amerika Serikat -- sebagai sekutu dekat Israel -- diperkirakan akan menggunakan hak vetonya.

Di sisi lain, pemantau sipil PBB juga bisa ditugaskan "dengan mandat khusus untuk melaporkan persoalan keamanan dan memiliki fungsi tambahan sebagai mediator lokal," kata Guterres.

Pilihan ini juga membutuhkan mandat dari PBB.

Pilihan ketiga adalah memperbesar program pembangunan dan humanitarian PBB untuk memenuhi kebutuhan warga Palestina secara lebih efektif sekaligus memperkuat institusi politik di sana.

Sementara pilihan terakhir adalah menugaskan lebih banyak petugas HAM dan politik dari PBB untuk memperkuat pengawasan dan pelaporan situasi di Palestina, kata Guterres sebagaimana dikutip oleh Reuters.

Resolusi dari Majelis Umum yang meminta usulan pengamanan warga Palestina telah disetujui 120 negara. Sebanyak 45 negara menyatakan abstain, dan delapan sisanya menolak.

Resolusi itu dibawa ke depan Majelis Umum setelah Amerika Serikat memveto resolusi serupa di Dewan Keamanan.

"Cara terbaik untuk memastikan keamanan dan perlindungan warga sipil Palestina adalah perundingan yang komprehensif dan berkeadilan," kata Guterres. *)

Editor: Ferry Ndoen
Sumber:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved