Berita Nasional

Peneliti Formappi, Lucius Karus: Menteri yang Nyaleg Segera Mundur

Peneliti Formappi, Lucius Karus berharap menteri-menteri di Kabinet Kerja yang maju sebagai caleg untuk segera mundur dari jabatannya.

Peneliti Formappi, Lucius Karus: Menteri yang Nyaleg Segera Mundur
KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Lucius Karus, saat ditemui di Kantor Formappi, Matraman, Jakarta Pusat, Selasa (22/5/2018). 

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus berharap menteri-menteri di Kabinet Kerja yang maju sebagai calon anggota legislatif untuk segera mundur dari jabatannya.

Meskipun Undang-Undang tentang Pemilu tak mengatur menteri yang jadi caleg harus mengundurkan diri, namun mereka diharapkan menghormati etika politik.

Diketahui, huruf k Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memuat syarat pencalonan anggota legislatif DPR, DPRD provinsi dan kabupaten/kota harus mengundurkan diri dari jabatannya.

Baca: ASN Berprestasi dan Inovatif

Syarat itu hanya berlaku bagi kepala daerah aktif, wakil kepala daerah aktif, ASN, TNI, Polri, karyawan/pejabat BUMN dan karyawan atau pejabat BUMS.

"Saya kira kembali lagi, negara ini tidak dibangun hanya karena undang-undang atau peraturan saja. Ada fatsun atau etika berpolitik yang harus juga menjadi pijakan sebagai seorang pejabat dalam mengambil keputusan," ujar Lucius di kantor Formappi, Jakarta, Selasa (14/8/2018).

Lucius melihat, jika menteri yang jadi caleg tetap mempertahankan jabatannya pada masa kampanye, bakal berdampak pada kualitas sistem politik.

Pasalnya, mereka akan memosisikan diri sebagai caleg dan sibuk meraih simpati pemilih untuk mendapatkan perolehan suara sebanyak mungkin.

"Dan saya kira perjuangan itu bukan sesuatu yang mudah. Selain berkampanye untuk diri sendiri, partai politiknya, ia juga harus berkampanye untuk capres dan cawapres yang diusung partai," kata dia.

"Dan itu pasti akan menyita banyak waktu yang membuat dia rentan memanfaatkan jabatannya itu untuk kepentingan pribadi," sambung Lucius.

Seperti yang diketahui, ada tujuh menteri yang akan bertarung memperebutkan suara publik. Mereka adalah, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani; Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly; Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri; dan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi.

Adapula Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Eko Putro Sandjojo; Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin; dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur. (*)

Editor: Kanis Jehola
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved