Orang Tua Calon Siswa Datangi Komisi V DPRD NTT, Jimmi Ancam Copot Kepsek Nakal

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru

POS-KUPANG.COM|KUPANG -- ‎"Kalau ada Kepala Sekolah (Kepsek) SMA/SMK yang main-main dengan proses penerimaan peserta didik baru ini, maka berikan kami data. Data yang diberikan ke saya, maka saya akan rekomendasikan supaya kepsek itu dicopot dari jabatannya,"

Hal ini disampaikan Ketua Komisi V DPRD NTT, Jimmi Sianto,S.E,M.M di hadapan puluhan orang tua calon siswa SMA/SMK ‎di Kota Kupang yang belum mendapat sekolah.

Para orang tua calon siswa ini kembali mendatangi DPRD NTT, Selasa (14/8/2018).

Menurut Jimmi, apabila ada kepsek SMA/SMK yang main-main dengan PPDB 2018 ini, maka dirinya meminta kepada para orang tua calon siswa agar melaporlan ke DPRD NTT.

"Kalau ada kepsek yang main-main dengan hal ini, berikan saya data dan kami akan minta supaya yang bersangkutan itu dicopot. Jadi kalau ada nama tolong kasi supaya kita telusuri," kata Jimmi.

Dia mengatakan, keputusan itu akan diambil, karena akibat ulah para kepsek, maka pihaknya yang sakit kepala.

‎"Memang pemerintah pusat tidak beri kewenangan khusus, tapi ada regulasi dan UU yang mengatur tentang PPDB ini, karena itu, ketika ada permintaan dari orang tua menyampaikan ke sini denagan ada yang menangis, itu yang kemudian kita konsultasi ke pemerintah pusat supaya ada kebijakan," katanya.

Dia mengatakan, konsultasi ke pusat ‎untuk membuka ruang khusus di NTT sehingga ada kebijakan.

‎Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT, M.Ansor mengatakan, pemerintah perlu mencari solusi agar 170-an anak itu bisa bersekolah. "Kita berani bukan mau melawan pemerintah pusat, tetapi kita selamatkan anak-anak, karena itu harus ada solusi karena sudah dua bulan," kata Ansor.

‎Rudy Tonubesi mewakili orang tua calon siswa mengatakan, mereka berani datang ke DPRD NTT,karena ingin ada solusi untuk menyekolahkan anak-anak mereka.

"Kami datang ke DPRD NTT untuk minta agar tolong urus anak-anak kami agar mereka bisa ke sekolah. ‎Kami tuntut kapan anak-anak kami bisa sekolah," kata Rudy.

Menurut Rudy, ‎kehadiran mereka hanya untuk menanyakan tindaklanjut pemerintah dalam menentukan sekolah bagi 170-an calon siswa SMA/SMK yang belum bersekolah atau belum mendapat sekolah.

"Kami akan datang terus, kalau persoalan ini belum selesai. Kami tuntut agar anak-anak kami ini bisa sekolah," katanya.

Dia mengatakan, pihaknya akan menanyakan terus kepasda pemerintah dan DPRD NTT terkaipersoalan PPDB yang belum selesai.