DPRD NTT Sikapi Kasus di TNK

Laporan Reporter POS KUPANG.COM, Oby Lewanmeru

POS-KUPANG.COM|KUPANG -- DPRD NTT ‎ menyikapi persoalan di dalam kawasan Taman Nasional Komodo (TNK), Kabupaten Manggarai Barat.

 Salah satu masalah adalah kebakaran yang terjadi di Gili Lawa.

Hal ini disampaikan Anggota DPRD NTT asal darah pemilihan Manggarai, Yohanes Rumat, S.E dalam rapat paripurna DPRD NTT, Selasa (7/8/2018).

Menurut Yohanes, kebakaran di dalam kawasan TNK harus mendapat perhatian DPRD NTT sebagai representasi rakyat.

"Saya minta agar lembaga ini bisa memanggil para pihak untuk menjelaskan ke lembaga ini terkait masalah yang selalu terjadi di dalam kawasan TNK," kata Yohanes.

Wakil Ketua DPRD NTT, Alexander Take Ofong,S.Fil menyatakan, masalah itu akan ditindaklanjuti oleh komisi yang berkaitan langsung dengan bidang pariwisata, " kata Ofong.

Sebelumnya, Yohanes Rumat mengatakan, selain kebakaran ada masalah lain yang terjadi di TNK seperti pembangunan di dalam kawasan TNK itu harus transparan kepada publik, karena itu otoritas pengelola dalam hal ini Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) perlu memberikan penjelasan.

"Kawasan itu merupakan kawasan konservasi, sehingga apapun pembangunan di dalam kawasan harus memperhatikan sisi konservasi. Ini juga kita perlu tahu siapa yang beri izin apakah dari pemerintah pusat atau pemerintah Kabupaten Manggarai Barat," kata Yohanes.

Dijelaskan, dari sisi letak ada di Manggarai Barat, NTT, maka sebagai wakil rakyat menegaskan,Pemkab Manggarai harus menolak rencana membuka hotel atau restoran di kawasan TNK karena akan menggangu ekosistem di TNK.

"Mengapa saya katakan, karena sudah banyak konsep dibuat, tapi saat penerapannya di Kawasan TNK itu selalu mengganggu ekosistem. Jadi seiring dengan waktu, maka apa yang dilakukan itu bisa mengganggu habitat dan ekosistem di dalam kawasan TNK," katanya.

Pemilik Oceania Word Travel ini mengatakan, sebagai pelaku parwisata, pihaknya mengutuk keras upaya pembangunan di dalam kawasan itu.

"Saya kira mau bangun itu bisa bangun seperti toilet dan salter-salter bagi wisatatawan. Tapi kalau bangun lain, kami minta secara tegas untuk dihentikan," ujarnya.(*)