Berita Kota Kupang

Juru Bicara KPU NTT: Kekurangan Berkas Bacaleg Bervariasi

Kekurangan berkas yang dialami oleh para bakal calon legislatif (Bacaleg) dan partai politik sangat bervariasi.

Juru Bicara KPU NTT: Kekurangan Berkas Bacaleg Bervariasi
POS KUPANG.COM/OBY LEWANMERU
Juru Bicara KPU NTT, Yosafat Koli 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Tommy Mbenu Nulangi

POS-KUPANG.COM KUPANG-- Juru Bicara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTT, Yosafat Koli mengatakan, kekurangan berkas yang dialami oleh para bakal calon legislatif (Bacaleg) dan partai politik sangat bervariasi.

" Jadi ada yang bervariasi. Ada yang ijazah yang tidak ada. Kemudian ada ijazah itu tapi ada yang beda nama dengan KTP. Jadi itu yang perlu diluruskan kembali," ungkap Yosafat kepada Pos Kupang, Selasa (31/7/2018).

Yosafat menambahkan, perlu diluruskan kembali oleh para bacaleg, sehingga waktu mau dikeluarkannya daftar calon, nama mana yang dipakai, sehingga kalau ingin mengikuti KTP atau nama yang tertera di ijazah.

" Lalu kalau misalkan masih ada perbedaan, dia harus membuat surat keterangan yang menyatakan bahwa nama yang berbeda dari ijazah dan KTP adalah nama orang yang sama. Surat keterangan dibuat oleh yang bersangkutan sendiri," ungkapnya.

Yosafat menambahkan, jika masih ada sekolah, maka surat keterangan dibuat oleh sekolah tersebut. Namun jika sekolah tersebu sudah tidak ada lagi, maka harus membuat surat keterangan mutlak dari yang bersangkutan.

" Jadi istilahnya pertanggungjawaban mutlak dari dia, yang menyatakan bahwa nama yang berbeda dari ijazah dan KTP adalah nama orang yang sama," ungkap Yosafat.

Berkas lain, kata Yosafat, Ada bacaleg yang belum mengantongi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Selain itu ada juga beberapa bacaleg yang belum ada surat keterangan kesehatan.

Yosafat menambahkan, dulu KPU membuat ketentuan soal keterangan kesehatan bahwa aturan mewajibkan bacaleg untuk melampirkan surat keterangan sehat.

" Nah itu diluar rumah sakit yang sudah direkomendasikan. Jadi didalam ketentuan harus rumah sakit pemerintah atau puskesmas boleh menyampaikan keterangan kesehatan," ungkapnya.

Namun, kata Yosafat, muncul edaran baru yang menyatakan bahwa ada daftar rumah sakit, kemudian kalau diluar daftar rumah sakit yang sudah direkomendasikan maka wajib menyampaikan lampiran keterangan kesehatan.

" Nah sekarang ketentuan yang terbaru lagi, asalkan dia menyatakan bahwa itu dari dokter maka seluruh proses itu kita langsung aminkan. Kita langsung terima dan semuanya selesai. Kalau dari rumah sakit pemerintah tidak boleh ada lampiran," ungkapnya.

Selain itu, jelas Yosafat, masih ada kekurangan yang dialami oleh teman-teman partai seperti surat keterangan telah terdaftar sebagai pemilih. Menurutnya, masih ada yang mengeluarkan surat keterangan tersebut dari kepala desa.

" Padahal yang kita harapkan iti dari PPS dan juga dari Ketua KPU Kabupaten Kota. Jadi kalau mereka bawa itu, tentu kita minta supaya mereka dapat memasukan yang baru," ungkap Yosafat. (*)

Penulis: Thomas Mbenu Nulangi
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved