Berita NTT

Ini Tujuan Pertemuan Bakohumas Lingkup Pemerintahan NTT

Badan Komunikasi Kehumasan (Bakohumas) lingkup perintahan NTT menggelar pertemuan dengan Badan Pemeriksa Keuangan

Penulis: Laus Markus Goti | Editor: Ferry Ndoen
pos kupang.com, laus markus goti
I Wayan Darmawan, saat memberikan materi di Hotel Naka, Kupang. Selasa, (31 /7 /2018). 

 

‍‍‍‍‍‍‍‍‍Laporan Reporter POS-KUPANG. COM, Laus Markus Goti

POS-KUPANG. COM | KUPANG - Badan Komunikasi Kehumasan (Bakohumas) lingkup perintahan NTT menggelar pertemuan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (31/7 /2018).

Pertemuan tersebut membahas sinergiritas peran pemerintah provinsi NTT dan BPK RI perwakilan NTT dalam perencanaan dan pengawasan serta evaluasi pembangunan di NTT. Berlangsung di Jasmine room, hotel Naka, Selasa, (31/7 /2018).

Dalam pertemuan itu BPK perwakilan NTT, Bebet Adnan Bokin, Kasub 2 editorial BPK perwakilan NTT, menjelaskan beberapa hal penting terkait dengan peran BPK dalam mengawasi proses pembangunan di NTT.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya BPK senantiasa menampilkan diri secara profesional, independen dalam mitra kerja dengan pemerintah. Dimana BPK mengawasi dan memastikan apakah sesuai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan tujuan negara atau menyimpang.

Ia menambahkan, kehadiran BPK dalam konteks pembangunan harus dilihat secara positif, yakni sebagai upaya untuk membantu pelaksanaan pembangunan.

Ketua Bappeda NTT, Wayan Darmawan yang turut hadir menjadi narasumber pada pertemuan itu mengatakan, perencanaan anggaran harus berkualitas dan didasarkan pada data yang valid agar pelaksanaan pembangunan tepat sasaran.

'Kalau dalam tahap perencanaan anggaran dibuat secara baik, benar dan berkualitas maka proses pelaksanaannya pun bisa berjalan baik,' ungkapnya.

Pada kesempatan diskusi, terkait soal dimana letak persoalan NTT sampai masuk dalam rangking provinsi ketiga termiskin di Indonesia, Wayan Darmawan menjelaskan, untuk memahami hal tersebut, kata dia, kita harus tahu dan paham soal data, misalnya besarnya anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah pusat.

Ia mencontohkan, perbandingan antara Bali dan NTT. 'Di Bali setiap desa mendapatkan dana sebesar miliar per desa, dan diterima per tahun . Sedangkan NTT hanya menerima 250 juta per desa, per 10 tahun,'ungkapnya.

Ia melanjutkan, di sisi lain, NTT harus berbangga bahwa dengan perbedaan yang demikian, NTT masih mampu membuat perubahan. (*)

Sumber: Pos Kupang
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved