Berita Labuan Bajo

Formapp Mabar Menolak Keras Pembangunan Rest Area di Pulau Rinca

Forum Masyarakat Penyelamat Pariwisata Manggarai Barat (Formapp), menolak keras pembangunan rest area di Pulau Rinca. Hal itu ditegaskan

Formapp Mabar Menolak Keras Pembangunan Rest Area di Pulau Rinca
pos kupang.com, servan mammilianus
diskusi rutin yang diadakan oleh Formapp di Labuan Bajo. 

Laporan Reporter POS--KUPANG.COM Servatinus Mammilianus

POS--KUPANG.COM, LABUAN BAJO- Forum Masyarakat Penyelamat Pariwisata Manggarai Barat (Formapp), menolak keras pembangunan rest area di Pulau Rinca.
Hal itu ditegaskan dalam surat pernyataan sikap Formapp yang diterima POS--KUPANG.COM, Selasa (31/7/2018).

"Forum Masyarakat Penyelamat Pariwisata Manggarai Barat, menolak dengan keras pembangunan rest area atau tempat istrahat dan tempat makan atau restauran di dalam zona konservasi Taman Nasional Komodo yang berlokasi di Pulau Rinca atau Loh Buaya oleh PT Komodo Segara Lestari (KSL) dengan luas area 21,1 Ha,

" bunyi paragraf pembuka dalam surat tuntutan dan pernyataan sikap dari Formapp.
Surat yang dilengkapi dengan nama Ketua Formapp Rafael Todowela dan sekretaris Marsianus L Jemat, menyampaikan empat tuntutan dan pernyataan sikap.

Pertama, mendukung langkah Pemda Manggarai Barat untuk bubarkan PT Segara Komodo Lestari dari Pulau Rinca atau Loh Buaya karena aktivitas tersebut bertentangan dengan konsep ekowisata dan merusak habitat alam dan satwa komodo.

Kedua, hentikan semua aktivitas pembangunan investor di kawasan TNK yang mengganggu ekosistem binatang komodo dan merusak habitat asli satwa itu oleh PT Segara Komodo Lestari.

Ketiga, mendukung pemerintah Manggarai Barat mencabut semua bentuk perizinan yang sudah atau akan diberikan kepada PT Segara Komodo Lestari karena Pemda sebagai pemimpin daerah dan kepala wilayah memiliki hak penuh untuk menghentikan semua aktivitas yang bertentangan dengan kehendak rakyatnya.

Kepala Balai Taman Nasional Komodo (BTNK), Budhy Kurniawan yang dikonfirmasi sebelumnya menjelaskan bahwa pengelolaan kawasan konservasi didasarkan pada zonasi dan rencana pengelolaan.

Dijelaskannya, dalam zona pemanfaatan dibagi dalam 2 ruang, yaitu ruang publik dan ruang usaha.

"Ruang usaha diperuntukan untuk privat sektor (swasta) dalam rangka menunjang pengembangan pariwisata alam. Dasar aturan undang-undang nomor 5 tahun 1990, PP nomor 28 Tahun 2011 tentang pola pengelolaan KSA dan KPA, PP nomor 36 tahun 2010 tentang pengusahaan pariwisata alam dan Permenhut nomor P. 48 tahun 2010," kata Budhy.

Dia menjelaskan, konsep pengembangan pariwisata alam di kawasan konservasi ada batasan yang diatur peraturan perundangan.

"Kalau berbicara kewajiban perusahan, banyak. Salah satunya tenaga kerja 80% harus masyarakat lokal, keuntungan perusahaan 5% per tahun untuk desa sekitar, di samping kewajiban-kewajiban utama seperti wajib melakukan kegiatan perlindungan pengamanan kawasan, upaya konservasi dan pemberdayaan masyarakat," kata Budhy.(*)

Penulis: Servan Mammilianus
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved