Ekoningsi Sebut Program Tanpa Anggaran Hanya Omong Kosong

Laporan Reporter POS KUPANG.COM, Dion Kota

POS-KUPANG.COM| SOE -– Ekoningsi Lema, sekertaris wilayah koalisi perempuan Indonesia (KPI) menilai selama ini pemerintah Kabupaten TTS belum serius dalam usaha mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Pasalnya, setelah ditetapkan pada tahun 2015 menjadi agenda baru pembangunan negara-negara anggota PBB termaksud Indonesia, Pemkab TTS belum memasukan program dan anggaran yang cukup untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

"Saya lihat dalam APBD tahun 2016, ada beberapa program yang mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan, tetapi anggarannya kecil sekali. Kalau program tanpa anggaran, itu omong kosong. Pada APBD 2017, saya lihat sudah lebih baik. Program-program sudah lebih banyak, tetapi dukungan anggaran yang belum maksimal. Oleh sebab itu, kedepan kita berharap baik legislatif maupun eksekutif mau mengalokasikan anggaran yang lebih banyak lagi untuk program -program pro pembangunan berkelanjutan," ungkap Ekoningsi dalam kegiatan lokarya, tujuan pembangunan berkelanjutan dan perdagangan perempuan, Senin (30/7/2018) di aula Hotel Dena, Soe.

Tujuan pembangunan berkelanjutan sendiri dijelaskan Ekoningsi, memiliki beberapa tujuan seperti, mewujudkan kesetaraan gender, menghapus kemiskinan dari wajah perempuan, meningkatkan pendidikan kaum perempuan, memberikan kesempatan bekerja yang sama antara laki-laki dan perempuan dan beberapa tujuan lainnya.

Dimana, dampak dari pembangunan berkelanjutan juga akan menekan angka perdagangan manusia.

"Kita mengetahui bersama jika kaum perempuan selama ini menjadi korban dari tindak perdagangan manusia. Dimana hal ini disebabkan karena kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, pengaruh budaya, minimnya kesempatan kerja bagi kaum perempuan dan beberapa faktor lainnya. Oleh sebab itu, dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, kaum perempuan akan lebih diberdayakan dan kemampuannya akan lebih ditingkatkan. Oleh sebab itu, pemerintah Kabupaten TTS harus mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten TTS, " ujar wanita berkaca mata ini.

Sementara itu, Ambu Mella, selaku ketua sanggar suara perempuan mengatakan, dampak dari pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan sudah mulai terasa di Kabupaten TTS. Walaupun harus diakui, hal ini belum terjadi secara merata di seluruh Kabupaten TTS.

Ia mencontoh, angka partisipasi perempuan dalam pemerintahan desa sudah mulai nampak. Walaupun harus diakui, peran perempuan dalam menggerak roda pemerintah desa masih terbatas pada beberapa desa yang masuk dalam binaan LSM Sanggar Suara Perempuan.

" Harus diakui bawah dampak dari pembangunan berkelanjutan sudah mulai nampak, walaupun baru terjadi di sebagian kecil desa di kabupaten TTS. Oleh sebab itu, kita berharap kedepan, pemerintah bisa mencontoh model pendampingan yang dilakukan LSM dalam meningkatkan angka partisipasi perempuan dalam pemerintahan desa," ujar Ambu yang juga menjadi pemateri dalam lokakarya tersebut. (*)