Breaking News:

Berita Nasional

Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu Melanggar UUD 1945 dan Asas Retroaktif

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 30 tahun 2018 Tentang Pemilu Melanggar UUD 1945 dan Asas Retroaktif

Editor: Fredrikus Royanto Bau
POS-KUPANG.COM/Oby Lewanmeru
Petrus Selestinus 

Oleh: Petrus Selestinus, Bidang Hukum & HAM DPP Partai Hanura

POS-KUPANG.COM - Mahmakah Konstitusi (MK) kembali mengeluarkan putusan yang membawa malapetaka bukan saja bagi partai politik, akan tetapi juga bagi MK sendiri.

Hal ini sebagai akibat keteledorannya dalam membuat Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan perkara Nomor : 30/PUU-XVI/2018, tanggal 23 Juli 2018, tentang Uji Materil pasal 182 huruf l UU No. 7 Tahun 2017, Tentang Pemilu, yang nyata-nyata bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Baca: Empat Pelaku Penembakan di Pejagalan Ditangkap, Satu Orang Buron

Baca: Dua Pelaku Pungli Pembuatan Sertifikat Tanah di BPN Ini Ditahan

Mengapa, karena MK dalam putusannya itu telah melahirkan norma baru yang bertentangan dengan substansi pasal 28D ayat (1) UUD 1945, mengidentikan pengurus Partai Politik dengan profesi Advokat, Akuntan Publik, Notaris dan lainnya, menjadikan DPR sebagai Wakil Partai Politik dan menjadikan Partai Politik sebagai Wakil Rakyat.

Padahal, pengurus Partai Politik itu pekerjaan yang didasarkan pada kehendak bersama secara sukarela, tanpa mensyaratkan keahlian khusus, tanpa dibayar, untuk mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, menjaga keutuhan NKRI sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 (pasal 1 dan 10 UU Partai Politik).

Baca: Jadi Mitra Grab, Ini yang Dilakukan BPR Christa Jaya

Baca: Pesawat Jatuh di Gunung Alpen, 4 Orang Tewas

Sedangkan profesi lain seperti Akuntan Publik, Advokat, Notaris, PPAT dll., adalah pekerjaan yang berdasarkan standar, karakteristik dan keahlian khusus, dengan bayaran tertentu dan untuk kepentingan pribadi.

Kekeliruan MK dalam putusan perkara Uji Materil pasal 182 l UU No. 7 Tahun 2018,  yaitu meniadakan hak warga negara termasuk Pengurus Partai Politik yang dijamin oleh pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan UU Partai Politik.

Pasal 182 l UU No. 7 Tahun 2017, Tentang Pemilu, menyatakan bahwa peserta pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan setelah memenuhi syarat, antara lain:

Bersedia untuk tidak berpraktek sebagai akuntan publik, advokat, notaris, PPAT, dan seterusnya "serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan" dengan tugas, wewenang dan hak sebagai anggota DPD.

Baca: Putusan MK soal Pengurus Parpol Dilarang ke DPD Dinilai Langsung Berlaku

Baca: Ikut Liga Pelajar U-12 Dengan Dana Sendiri, Klub Asal Larantuka Minta Bantuan Pemda

Pada frasa "pekerjaan lain" yang menimbulkan konflik kepentingan" oleh MK telah memberikan tafsir dan dijadikan sebagai norma baru yaitu pekerjaan lain yang dimaksud adalah termasuk pengurus partai politik, guna menghindari terjadinya konflik kepentingan dan lahirnya perwakilan ganda.

Tujuan partai politik menurut UU Partai Politik di satu pihak dan visi, misi, hak, kewajiban dan tanggung jawab anggota DPR dan DPD menurut UU MD3 No. 17 Tahun 2014.

Di pihak yang lain, secara kasat mata tidak ada perbedaan, baik visi, misi, hak dan kewajiban anggota DPR yang berasal dari Partai Politik maupun visi, misi, hak dan kewajiban Anggota DPD yang berasal dari perseorangan.

Baca: Lingkungan Pasar Inpres Dibenahi, Para Pedagang Kocar-Kacir Mencari Lokasi Jualan

Baca: Kementerian PUPR Bina Narapidana Menjadi Pekerja Konstruksi Bersertifikat

Dua-duanya sama yaitu mengemban rangkaian tugas, tanggung jawab, hak dan kewajiban konstitusional mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945.

Yang pada gilirannya harus dipertanggungjawabkan secara moral dan politis kepada masyarakat dan pemilih di daerah dan masyarakat di daerah yang diwakilinya.

Dengan demikian kekhawatiran MK bahwa pengurus Partai Politik yang menjadi calon anggota DPD akan bertentangan dengan hakekat DPD sebagai wujud representasi daerah.

Dan sekaligus berpotensi lahirnya perwakilan ganda (double representation), jika calon anggota DPD yang berasal dari pengurus Partai Politik itu terpilih, maka secara faktual Partai Politik akan memiliki wakil di DPR dan di DPD, sehingga hal ini dianggap bertentangan dengan pasal 22D UUD 1945.

Ini sungguh-sungguh sebuah kekhawatiran yang berlebihan bahkan bersifat semu.

karena pada dasarnya Partai Politik mengemban misi "melahirkan kader-kader" untuk memimpin bangsa di lembaga Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif sementara visi, misi, hak dan kewajiban Anggota DPR dan DPD pada dasarnya sama.

Melanggar Asas Retroaktif dan Ultra Petita

Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan MK No. : 30/PUU-XVI/2018, tanggal 23 Juli 2018, telah memunculkan 5 (lima) hal yang inkonstitusional, yaitu :

Pertama, menempatkan Anggota DPR sebagai Wakil Partai Politik;

Kedua, menempatkan Partai Politik sebagai lembaga yang mewakili rakyat;

Ketiga, menempatkan Pengurus Partai Politik sebagai perkerjaan yang bersifat profesi;

Keempat, membatasi kader Partai Politik untuk menjadi anggota DPD dan

Kelima, melanggar larangan UU berlaku surut, dengan merujuk kepada pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang pada dasarnya menjamin setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

MK tidak mempertimbangkan dua hal penting yaitu,

Pertama : "maksud" Pembentuk UU terkait dengan rumusan pasal 182 l UU No. 7 Tahun 2017, yang membatasi profesi tertentu karena karakteristik dan sifat pekerjaannya dipandang dapat menimbulkan konflik kepentingan;

Kedua, melanggar Asas Retroaktif yang melarang ketentuan UU berlaku surut.

Dengan demikian frasa "pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD", tidak boleh ditafsirkan lain.

Selain secara limitatif telah dibatasi hanya pada pekerjaan yang menuntut standar, karakteristik dan sertifikasi pada profesi tertentu, yang berpotensi melahirkan konflik kepentingan.

Dan seharusnya diberlakukan untuk pemilu 2024, karena saat ini KPU sudah menetapkan Calon Anggota DPD sebagai peserta pemilu 2019. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved