Berita Kabupaten Lembata

Trio Atu Alupang Makan Uang ADD Rp 300 Juta Lebih

Kejaksaan Negeri (Kejari) Lembata menjebloskan tiga oknum warga atau Trio Atu Alupang ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Lembata.

Trio Atu Alupang Makan Uang ADD Rp 300 Juta Lebih
POS KUPANG.COM/FRANS KROWIN
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lembata, Aluwi, S.H 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Frans Krowin

POS-KUPANG.COM | LEWOLEBA - Kejaksaan Negeri (Kejari) Lembata menjebloskan tiga oknum warga atau Trio Atu Alupang ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Lembata.

Pasalnya, tiga oknum warga itu diduga menyalahgunakan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Atu Alupang, Kecamatan Buyasuri senilai Rp 300 juta.

Tiga oknum yang disebut sebagai Trio Atu Alupang itu kini sedang menjalani pemeriksaan intensif di kantor kejaksaan negeri setempat.

Baca: Pius Rengka: Tradisi Menulis Itu Sangat Bagus

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Lembata, Aluwi, S.H mengungkapkan hal tersebut, ketika ditemui POS-KUPANG.COM di ruang kerjanya, Senin (23/7/2018) siang. Saat ditemui, Aluwi bersama seluruh staf baru pulang dari acara tabur bunga di Pelabuhan Lewoleba. Acara itu sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Hari Adhyaksa yang diperingati hari ini

Dikatakannya, tiga oknum warga yang telah dijebloskan ke balik jeruji besi itu, yakni mantan Kepala Desa Atu Alupang berinisial RAH, berikutnya, oknum PNS di lingkungan Sekretatiat Daerah (Setda) Lembata, berinisial PK dan terakhir, oknum pelaksana pekerjaan di desa itu, berinisial AS.

Penyalahgunaan keuangan negara itu terkuak dari dua sumber pekerjaan, yakni pertama, pembangunan empat ruas jalan rabat di dalam kompleks pemukiman penduduk yang menelan anggaran sekitar Rp 300 juta. Kedua, pembangunan jalan usaha tani (JUT) di wilayah desa tersebut yang juga menelan dana lebih dari Rp 300 juta.

Kajari Aluwi mengungkapkan, dari dua item pekerjaan tersebut, total anggaran yang dialokasikan bernilai Rp 600 juta lebih. Namun dari jumlah itu, sekitar Rp 300 juta lebih diduga telah diembat alias disalahgunakan untuk kepentingan tertentu.

Mengenai modus dugaan penyimpangan uang negara itu, Aluwi mengungkapkan, untuk kasus pembangunan jalan rabat dalam desa, dugaannya terkuak dari pengelolaan dana ADD tahun anggaran 2015-2016. Artinya baru satu tahun dana ADD digelontorkan ke desa itu tahun 2014, tahun berikutnya langsung ditilep.

Penyalahgunaan dana itu terkuak dari distribusi material bangunan, serta volume pekerjaannya. Da, ketika dilakukan investigasi lebih jauh, ternyata penyimpangan dana juga dilakukan pada item pekerjaan pembangunan jalan usaha tani. Dalam kasus ini ditemukan adanya kuitansi fiktif. (*)

Penulis: Frans Krowin
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved