Mengenai Sejarah Kudeta Militer di Mesir

POS-KUPANG.COM - Hari ini 66 tahun lalu, tepatnya 23 Juli 1952, terjadi kudeta militer terhadap pemerintah Mesir. Kudeta itu dipimpun Gamal Abdel Nasser.

Kudeta tersebut merupakan luapan ketidakpuasan militer kepada pemerintah, khususnya korupsi yang terjadi pada masa kepemimpinan Raja Farouk.

Pada 1922, Mesir mendapat kemerdekaanya dari Inggris. Kemerdekaan ini terwujud karena kerja sama antara pemimpin Mesir yang terdiri dari kaum bangsawan, tuan tanah, dan para pekerja.

Baca: Hasil Voting DPP Demokrat: Prabowo 58 Persen, Jokowi 42 Persen

Setelah konstitusi Mesir disahkan pada 1923, Inggris masih mengawasi pergerakan dan perkembangan Mesir dengan menetapkan Gubernurnya di Mesir.

Secara tidak langsung, Inggris masih tetap mengurusi dan mendikte Mesir, meski di bawah Raja Fuad, negeri itu mulai menata pemerintahan yang baik.

Sepeninggal Raja Fuad, Mesir dikuasai Raja Farouk yang menjabat ketika baru berumur 17 tahun. Awalnya, keberadaan Faruk memimpin Mesir memberikan banyak harapan dan kebanggan dari rakyat untuk menata negeri lebih baik.

Namun antusiasme rakyat tak dibarengi kinerja baik berbagai elemen pemerintahan. Salah satunya adalah Partai Wadf yang menentang Farouk karena dianggap terlalu muda untuk memimpin.

Pada 22 Agustus 1936, pemerintahan Farouk menjalin hubungan kerja sama dengan Inggris untuk menjaga keamanan. Dampaknya Inggris menempatkan pasukan di wilayah Mesir.

Akibatnya, berbagai pro dan kontra muncul Mesir sesuai dengan idealisme masing-masing. Berbagai penyimpangan dan kriminalitas memicu situasi yang buruk di Mesir pada waktu itu, salah satunya adalah korupsi di jajaran pemerintah.

Para pejabat kerajaan menumpuk kekayaan dan aset sehinga menimbulkan kekecewaan rakyat Mesir. Di tengah kekecewaan rakyat itulah muncul kelompok oposisi yang menentang pemerintahan Raja Farouk.

Pada 1942, sekelompok perwira militer membentuk sebuah badan dengan tujuan melakukan perubahan di Mesir.

Salah seorang perwira, Gamal Abdul Nasser muncul dengan gagasan membentuk organisasi Free Officer (Perwira Bebas). (*)