Berita Regional

Bupati Ini Divonis 3 Tahun Penjara, Hak Politiknya Juga Dicabut

Malang benar nasib Bupati nonaktif Lampung Tengah, Mustafa. Selain divonis 3 tahun penjara, juga hak politiknya dicabut.

Bupati Ini Divonis 3 Tahun Penjara, Hak Politiknya Juga Dicabut
KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN
Bupati nonaktif Lampung Tengah, Mustafa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (11/7/2018). 

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Malang benar nasib Bupati nonaktif Lampung Tengah, Mustafa. Selain divonis 3 tahun penjara, juga hak politiknya dicabut.

Mustafa juga diwajibkan membayar denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan. "Mengadili, menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi bersama-sama dan berlanjut," ujar Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Ni Made Sudani saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin malam (23/7/2018).

Baca: 11 Pengemudi Taksi Ini Tewas Diberondong Peluru

Selain itu, Mustafa juga dikenai pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dan menduduki jabatan publik.

Pidana tambahan ini berlaku selama 2 tahun setelah selesai menjalani pidana pokok. Dalam pertimbangan, hakim menilai perbuatan Mustafa tidak mendukung pemerintah dan masyarakat yang sedang giat memberantas korupsi. Meski demikian, Mustafa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Mustafa terbukti menyuap beberapa anggota DPRD Lampung Tengah sejumlah Rp 9,6 miliar. Penyuapan itu dilakuan bersama-sama Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah, Taufik Rahman.

Sejumlah anggota DPRD Lampung Tengah periode 2014-2019 yang disebut menerima suap yakni, Natalis Sinaga, Rusliyanto, Achmad Junaidi Sunardi, Raden Zugiri.

Kemudian, Bunyana dan Zainuddiin. Pemberian uang tersebut bertujuan agar anggota DPRD tersebut memberikan persetujuan terhadap rencana pinjaman daerah Kabupaten Lampung Tengah kepada PT Sarana Muti Infrastruktur (Persero) sebesar Rp 300 miliar pada tahun anggaran 2018.

Kemudian, agar anggota DPRD menandatangani surat pernyataan kesediaan Pimpinan DPRD untuk dilakukan pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil Lampung Tengah dalam hal terjadi gagal bayar.

Awalnya, guna keperluan pembangunan infrastruktur berupa ruas jalan dan jembatan, Pemkab Lampung berkeinginan meminjam uang Rp 300 miliar kepada PT SMI. Kemudian, untuk memenuhi syarat pinjaman daerah, dibutuhkan persetujuan dari DPRD.

Namun, pada saat pembahasan anggaran, hanya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menyatakan setuju. Sementara, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Demokrat, Fraksi Gerindra, Fraksi PKB dan Fraksi Golkar menyatakan tidak setuju.

Menurut hakim, Mustafa melakukan komunikasi mengenai permintaan persetujuan anggota DPRD tersebut. Namun, anggota DPRD yang diwakili Natalis Sinaga mengajukan permintaan uang kepada Mustafa. (*)

Editor: Kanis Jehola
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved