Berita KPK

KPK Periksa Menteri Sosial Idrus Marham Sebagai Saksi

Penyidik KPK hari ini memeriksa Menteri Sosial Idrus Marham sebagai saksi dalam penyidikan kasus suap terkait kesepakatan kerja sama pembangunan

KPK Periksa Menteri Sosial Idrus Marham Sebagai Saksi
(ANTARA/Rivan Awal Lingga)
Arsip Foto. Menteri Sosial Idrus Marham (kiri) saat bersiap menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (21/5/2018), sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengurusan anggaran pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang berasal dari APBN-P tahun anggaran 2016. 

POS KUPNG.COM - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memeriksa Menteri Sosial Idrus Marham sebagai saksi dalam penyidikan kasus suap terkait kesepakatan kerja sama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1.

"Jadi hari ini sebenarnya saya juga ada undangan di DPR ya bersama beberapa menteri di Komisi IX, tapi karena saya juga dapat undangan dari KPK dan karena itu saya harus hormati dan saya harus penuhi undangan pada hari ini karena saya anggap penting karena itu saya hadir disini," kata Idrus saat tiba di gedung KPK Jakarta.

Idrus mengaku diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari fraksi Golkar Eni Maulani Saragih dan Johannes Budisutrisno Kotjo, yang pernah menjadi pemegang saham BlackGold Natural Resources Limited.

"Nanti materinya apa tentu saya belum bisa menyampaikan ke teman-teman semua. Saya percaya KPK itu tidak melakukan di luar aturan jadi pasti aturannya biasanya tiga hari sebelumnya sudah diterima," kata Idrus.

"Nanti ya, saya kira sudah ya, sudah ditunggu."

Sebelumnya Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan bahwa para saksi adalah orang-orang yang punya kaitan dengan perkara tersebut.

"Kita tidak akan manggil orang kalau tidak ada hubungan langsung tidak langsung dengan kasus itu," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di gedung KPK pada Rabu (18/7).

Rumah Idrus Marham menjadi lokasi Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari fraksi Golkar Eni Maulani Saragih pada Jumat (13/7).

KPK juga akan memeriksa Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara Sofyan Basir pada Jumat (20/7).

"Ya kan sebagaimana saya katakan, itu 35 ribu mega watt, kemudian Desember lalu kita sudah bicara dengan mereka agar plotnya itu hati-hati. Nanti kita kembangkan dulu, justru itu yang mau kita dalami karena ada beberapa hal yang perlu kita konfirmasi," ungkap Saut menanggapi rencana pemeriksaan Sofyan.

Halaman
12
Editor: Ferry Ndoen
Sumber:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved