Berita Malaka

Kasus Dana Desa di Malaka Masih Dalam Penyelidikan

Kasus dugaan penyelewengan dana desa di Desa Weulun, Webrimata dan Halibasar, di Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka, masih dalam penyelidikan.

Kasus Dana Desa di Malaka Masih Dalam Penyelidikan
POS-KUPANG.COM/TENI JENAHAS
Kasi Pidana Khusus (Pidaus) Kejari Belu, Dany Agusta, S.H

Laparan Reporter POS-KUPANG.COM, Teni Jenahas

POS-KUPANG.COM | ATAMBUA - Kasus dugaan penyelewengan dana desa yakni Desa Weulun, Webrimata dan Halibasar, di Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka, masih dalam penyelidikan jaksa.

Penyelidikan kasus ini sudah pada tahap perhitungan teknis kerugian keuangan negara yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Malaka atas permintaan Kejari Atambua.

Baca: 390 Bacaleg Rebut 30 Kursi DPRD Sumba Timur

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Atambua, Rivo Medelu, S.H melalui Kasi Pidana Khusus, Dany Agusta, S.H mengatakan hal itu kepada POS KUPANG.COM, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis (19/7/2018).

Menurut Dany, kasus dugaan penyimpangan dana desa di Kabupaten Malaka masih dalam penyelidikan. Penyidik sudah meminta bantuan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Malaka untuk melakukan perhitungan teknis lapangan. Setelah hasil perhitungan sudah diterima, penyidik jaksa akan bersikap terhadap proses hukum kasus tersebut.

"Untuk kasus dana desa yang terjadi di tiga desa di Malaka masih selidik. Kita sudah minta bantuan Dinas PU untuk pemeriksaan lapangan. Kalau hasilnya sudah ada, baru kita ambil sikap," kata Dany.

Menurut Dany, kasus dugaan penyimpangan dana desa di Desa Weulun, Webrimata dan Halibasar, Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka itu merupakan hasil temuan Inspektorat Kabupaten Malaka yang diserahkan kepada Kejari Belu. Atas laporan tersebut, penyidik jaksa melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui adanya tindakan pelanggaran hukum.

Sesuai laporan yang masuk, dugaan penyelewengan dana desa itu bervariasi. Ada yang dilakukan tahun 2015-2017, ada juga yang hanya dilakukan tahun 2015-2016.

Dany mengatakan, jaksa terus memberikan perhatian terhadap kasus penyimpangan dana desa di Kabupaten Malaka dan Belu. Bagi masyarakat yang mengetahui adanya dugaan penyimpangan dana desa bisa dilaporkan kepada aparat penegak hukum disertai dengan bukti awal. Masyarakat tidak perlu khawatir untuk melaporkan sesuatu indikasi pelanggaran pengelolaan keuangan kepada jaksa, asalkan laporan itu bukan karena perasaan suka tidak suka. Apabila laporan yang disampaikan benar dan ada bukti, maka jaksa akan menindaklanjutinya. (*)

Penulis: Teni Jenahas
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved