Opini Pos Kupang

Pemimpin Demokratis dan Pengakuan Akan Kritik

Demokrasi tanpa kritik adalah demokrasi yang semu dan pemerintahan tanpa kritik adalah pemerintahan yang bercorak otoriter.

Sepedas dan setajam apapun kritik, hal itu tentu sah-sah saja apabila diarahkan untuk kebaikan bersama.

Kritik juga harus dipahami sebagai sebuah respons rakyat atas program serta tindakan nyata pemerintahnya (baca: pemimpinnya). Pemerintah yang baik harus memberikan hak bagi rakyatnya untuk tahu (right to know). Pemerintah harus memiliki rasa bahwa dia membutuhkan masukan dari rakyatnya tentang persoalan yang dihadapinya.

Dalam geliat dunia yang terus berubah ini, tugas para pemimpin memang tidak ringan.
Di tengah krisis kepercayaan multidimensi, keberanian bersikap dan bertindak sangat dibutuhkan. Segala kritik hendaknya menjadi bagian dari masukan untuk mendorong terciptanya sebuah keputusan dan kebijakan yang menguntungkan semua pihak.

Dalam dunia komunikasi politik, mendengarkan adalah bagian terpenting yang harus dilakukan. Suara rakyat yang melontarkan kritik harus didengarkan secara cermat. Selanjutnya pemimpin perlu memberikan penjelasan secara jujur, informasi yang objektif dan menanggapi kritik dengan kepala dingin dan jernih.

Pemimpin berkewajiban memenuhi hak rakyat untuk tahu. Dengan komunikasi yang transparan, rakyat dan semua komponen pelaku kritik menjadi tahu kebijakan seperti apa yang ditempuh pemerintah selanjutnya dan apa yang harus dibuat untuk memperbaiki kondisi sebelumnya. *

Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved