Berita Lembata

Kapolres: Kami Sudah Urus Sejak Januari

Kehadiran wakil bupati itu atas permintaan warga desa itu. Tapi setelah dipertemukan, masalahnya bukan selesai.

Kapolres: Kami Sudah Urus Sejak Januari
POS KUPANG/FRANS KROWIN
Kapolres Lembata, AKBP Janes Simamora.

POS KUPANG.COM/FRANS KROWIN
Kapolres Lembata, AKBP Janes Simamora.

Kapolres: Kami Sudah Urus Sejak Januari

Laporan Wartawan Pos Kupang.Com, Frans Krowin

POS-KUPANG.COM|LEWOLEBA -- Kapolres Lembata, AKBP Janes Simamora, mengungkapkan, dirinya bersama para pihak, baik dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lembata, Pemerintah Kabupaten Lembata juga Camat Ile Ape, Kalusaba Mustadi, sudah menangani kasus Parakwalang terkait pemasangan jaringan listrik itu sejak bulan Januari 2018 lalu.

"Jadi selama enam bulan terakhir ini, yakni Januari - Juli 2018 , kami sudah melakukan upaya secara maksimal dalam menyelesaikan masalah itu. Bahkan Wakil Bupati Lembata juga sudah turun menemui warga Lewotolok terkait masalah itu. Kehadiran wakil bupati itu atas permintaan warga desa itu. Tapi setelah dipertemukan, masalahnya bukan selesai. Jadi semua cara sudah kami lakukan untuk memudahkan pelaksanaan program pemerintah di Kecamatan Ile Ape itu," ujarnya.

Yang terjadi, lanjut Kapolres, justru tindakan yang kontraproduktif. Sejumlah oknum warga dari wilayah Lewotolok dan oknum Ketua DPRD Lembata, Ferdinandus Koda malah melancarkan tindakan yang tidak patut.

Warga berupaya menghalang-halangi petugas PLN yang memasang jaringan listrik ke wilayah Tanjung yang didiami warga lima desa.

Begitu pula oknum Ketua DPRD Lembata. Yang bersangkutan malah melontarkan pernyataan yang memicu konflik horisontal.

Jadi, untuk mengantisipasi pelbagai kemungkinan yang terjadi di masyarakat, tandas Kapolres, pihaknya terpaksa mengambil tindakan tegas, yakni mengamankan sejumlah oknum warga dari Lewotolok dan memeriksa oknum Ketua DPRD Lembata.

Saat ini, katanya, keterangan oknum Ketua DPRD Lembata tersebut, masih dipelajari penyidik. Dengan demikian oknum yang bersangkutan masih harus berurusan dengan polisi. Karena sesewaktu masih dipanggil untuk dimintai keterangan.

"Yang namanya program pemerintah apalagi diarahkan untuk kepentingan masyarakat, pihak mana pun tak boleh menghalangi-halangi apalagi menghentikan atau menggagalkannya. Polisi dan TNI pasti pasang badan untuk membela kepentingan masyarakat. Sama halnya dengan pemasangan jaringan listrik menuju lima desa di wilayah Tanjung itu," tandas Kapolres.

Pihaknya meminta semua komponen agar lebih obyektif melihat program pemerintah untuk masyarakat dan mendukung pemerintah untuk melaksanakan seluruh rencana pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.

Pihaknya optimis, apabila semua komponen secara jernih berpikir tentang kepentingan umum, maka tak akan ada insiden seperti yang terjadi pada Jumat (6/7/2018) pekan lalu. "Saya sungguh berharap agar tak ada lagi tindakan seperti yang terjadi hari Jumat itu," ujarnya. (*)

Penulis: Frans Krowin
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved