Breaking News:

Mendagri Terkejut Gubernur Aceh Dibawa ke KPK

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku terkejut dengan kabar bahwa Gubernur Aceh Irwandi Yusuf ikut dibawa ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Editor: Kanis Jehola
KOMPAS.COM
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo saat ditemui wartawan di Stasiun Bandung, Rabu (4/7/2018). 

POS-KUPANG.COM | BANDUNG - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku terkejut dengan kabar bahwa Gubernur Aceh Irwandi Yusuf ikut dibawa ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (3/7/2018).

"Saya cukup terkejut karena saya sering komunikasi dengan Beliau dan sering juga saya mengingatkan termasuk dari saya untuk hati-hati terhadap yang berkaitan dengan perencanaan anggaran," kata Tjahjo saat ditemui di Stasiun Bandung, Rabu (4/7/2018).

Baca: Jelang Pilpres 2019, Kalla dan Anies Semakin Mesra. Simak Beberapa Fakta Ini

Tjahjo sendiri mengaku belum bisa memberi keputusan apapun karena masih menunggu pernyataan resmi KPK terkait status hukum Irwandi.

"Tapi apa pun sudah OTT saya menunggu keputusan resmi dari KPK. Kalau dari hasil keputusan KPK nanti ada tahapan-tahapan saya tidak bisa banyak komentar," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, penyidik KPK disebutkan menangkap 10 orang dalam operasi tangkap tangan di sejumlah lokasi di Aceh, Selasa (3/7/2018).

Dua di antaranya dikabarkan sebagai Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah, Ahmadi. Sementara itu, 8 orang lainnya adalah pihak non-aparatur sipil negara (ASN).

"Sore hingga malam ini, KPK melakukan kegiatan penindakan di Aceh dan mengamankan 10 orang, yang terdiri dari 2 kepala daerah dan sejumlah pihak non-PNS," ujar Juru Bicara KPK, Febri Diansyah dalam keterangan resminya, Selasa malam.

Ketua KPK, Agus Rahardjo seperti dikutip Kantor Berita Antara, Selasa, mengatakan, penangkapan itu terkait dugaan terjadinya transaksi berupa "commitment fee".

Agus tidak merinci commitmen fee itu terkait proyek apa. Dalam operasi ini KPK mengamankan uang ratusan juta rupiah.

"Diduga sebelumnya telah terjadi transaksi yang melibatkan penyelenggara negara di tingkat provinsi dan salah satu kabupaten di Aceh," kata Agus. (*)

Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved