KPU NTT Mulai Terima Pengajuan Berkas Bacaleg

Dokumen-dokumen ini tidak mutlak saat pengajuan bacaleg, karena ada tahapan perbaikan, yang mana KPU akan mengembalikan berkas tersebut, manakala

KPU NTT Mulai Terima Pengajuan Berkas Bacaleg
POS KUPANG/OBY LEWANMERU
Thomas Dohu

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru

POS-KUPANG.COM/KUPANG -- KPU NTT mulai menerima pengajuan berkas pencalonan bakal calon legislatif (bacaleg) mulai pada 4 Juli 2018 sampai dengan 17 Juli 2018. Pengajuan bacaleg ini dilakukan oleh partai politik (parpol)
Hal ini disampaikan Anggota KPU NTT, Thomas Dohu,kepada Pos Kupang, Selasa (3/7/2018).

Menurut Thomas, proses pencalonan anggota DPR dan DPRD itu mengacu pada PKPU NO 20 Tahun 2018 tentang pencalonan Anggota DPR, DPRD provinsi dan kabupaten /kota.

"Untuk kepentingan pengajuan bacaleg ini, kami sudah
persiapkan petugas dan juga perangkat menjelang penerimaan berkas pencalegan di NTT. "Kami akan terima berkas bacaleg pada 4 Juli 2018 -17 Juli 2018. Syarat atau dokumen pencalegan ini diajukan oleh pimpinan parpol dalam artian ditandatangani oleh pimpinan parpol sesuai tingkatan masing-masing," kata Thomas.

Dia menjelaskan, setelah menerima berkas bacaleg, pihaknya langsung meneliti persyaratannya. Dalam pengajuan syarat itu yang terpenting adalah keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen di setiap daerah pemilihan. "Begitu juga dalam penataan urutan juga perlu diperhatikan sesuai dengan PKPU 20/2018 itu, bahwa di setiap orang bacaleg dalam susunan daftar bacaleg itu harus ada paling sedikit satu orang bacaleg perempuan," katanya.

Terkait apabila ada parpol yang tidak memenuhi syarat keterwakilan 30 persen dan susunan pencalegan, Thomas mengatakan, maka pengajuan bacaleg oleh parpol di daerah pemilihan tersebut tidak dapat diterima.

"Jadi kami sudah sosialisasi PKPU NO 20/2018 kepada parpol dan setelah pengajuan dokumen pencalegan, penelitian dan ada tahapan perbaikan.

Khusus tahapan pengajuan ini sangat penting, sehingga parpol harus lebih teliti dalam dokumen pengajuan bacaleg, terutama soal keterwakilan perempuan 30 persen dan susunan atau urutan bacaleg perempuan di setiap daerah perempuan," jelasnya.

Dikatakan, pengajuan bacaleg itu wajib dan sah harus ditandatangani oleh pimpinan parpol, untuk Bacaleg provinsi, maka pimpinan parpol tingkat provinsi, begitu pula untuk kabupaten dan kota.

"Jadi yang penting dalam tahapan ini, yakni pengajuan oleh parpol dan ditandatangani pimpinan parpol sesuai tingkata, kemudian memenuhi keterwakilan 30 persen perempuan dan susunan atau penempatan satu orang perempuan di setiap tiga bacaleg yang ada di masing-masing daerah pemilihan," ujarnya.

Thomas mengatakan, hal yang yang perlu diikutsertakan dalam pengajuan bacaleg itu adalah dokumen syarat calon. Syarat calon itu, seperti foto kopi KTP, Ijazah, Surat keterangan catatan kriminal, surat keterangan dari pengadilan dan lainnya.

Dokumen-dokumen ini tidak mutlak saat pengajuan bacaleg, karena ada tahapan perbaikan, yang mana KPU akan mengembalikan berkas tersebut, manakala menemukan belum lengkap sehingga dilengkapi atau diperbaiki.

"Dalam proses pengajuan perbaikan atau pengajuan kembali, perlu diperhatikan bahwa parpol yang bersangkutan tidak bileh mengubah urutan dan atau menambah bacaleg baru. Kecuali mengganti bacaleg yang kami nyatakan tidak memenuhi syarat ketika kami teliti," ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan, kepada parpol dalam menyerahkan berkas harus menyerahkan juga Hard copy pencalegan. KPU akan menerima syarat yang asli, namun parpol juga harus mengupload dalam sistem informasi pencalonan (silon). "Data di Hard ini harus sesuai dengan data yang ada di (silon) KPU. Tujuannya, agar KPU mudah melakukan verifikasi," ujarnya. (*)

Penulis: Oby Lewanmeru
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved