Ternyata Ini Penyebab Kecelakaan KM Sinar Bangun

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, tenggelamnya Kapal Motor Sinar Bangun di Perairan Danau Toba, karena abainya otoritas pelayaran

Ternyata Ini Penyebab Kecelakaan KM Sinar Bangun
KOMPAS.COM
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat diwawancarai di Kemenhub, Jakarta, Senin (25/6/2018). 

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, tenggelamnya Kapal Motor Sinar Bangun di Perairan Danau Toba, Sumatera Utara karena abainya otoritas pelayaran setempat terhadap peraturan yang berlaku.

"Ada pelayanan ditingkat provinsi dan kabupaten yang dilakukan di Danau Toba itu sama sekali mengindahkan atau abai terhadap aturan-aturan yang ditetapkan," ujar Budi di Kantor Kemenhub, Senin (25/6/2018).

Baca: H-2 Pilkada Serentak 2018, Polres Sumba Timur Gelar Apel Serpas

Menurut Budi, para petugas lalai memperhatikan masalah manifes hingga penggunaan pelampung kepada para penumpang.

"Terdapat satu hal yang lolos dari perhatian kita karena manifes tidak digunakan, karena jumlah penumpang melebihi dan tidak menggunakan life jacket, jadi lengkap," kata Budi.

Budi berharap kejadian tenggelamnya KM Sinar Bangun ini dijadikan momentum untuk berbenah. Hal tersebut perlu dilakukan agar kejadian serupa tak terjadi lagi.

Sebelumnya, Polri menetapkan 4 orang tersangka dalam musibah tenggelamnya KM Sinar Bangun di Danau Toba, Sumatera Utara. Mereka adalah nakhoda kapal dan tiga orang dari unsur otoritas pelayaran setempat.

"Di samping nakhoda berinisial PSS, Polda Sumatera Utara menetapkan tiga tersangka lainnya," kata Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dalam rapat koordinasi lintas sektoral dalam rangka analisa dan evaluasi pengamanan Idul Fitri 1439 H di Mabes Polri, Jakarta, Senin (25/6/2018).

Unsur otoritas tersebut adalah KS, regulator di Pelabuhan Simanindo, GP yang merupakan Kepala Pos Pelabuhan Simanindo, dan RS yang merupakan Kepala Bidang ASDP Kabupaten Samosir.

Tito menyatakan, ketiga tersangka tersebut dianggap bertanggung jawab terkait kelaikan operasional, pemeriksaan Surat Ijin Berlayar, manifes penumpang, hingga jaket pelampung (life jacket). Semua kelengkapan operasional kapal tersebut tidak terlaksana. (*)

Editor: Kanis Jehola
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved