Breaking News

Pilgub NTT

Ini yang dilakukan Bawaslu NTT Saat Masa Tenang

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi NTT melakukan patroli pengawasan selama masa tenang

Penulis: Oby Lewanmeru | Editor: Rosalina Woso
zoom-inlihat foto Ini yang dilakukan Bawaslu NTT Saat Masa Tenang
POS KUPANG/OBY LEWANMERU
Jemris Fointuna

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru

POS‎-KUPANG.COM|KUPANG -- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi NTT melakukan patroli pengawasan selama masa tenang yang tingga dua hari sebelum pemungutan suara pilgub NTT.

Patroli ini untuk memastikan tidak ada kegiatan yang bermotif kampanye dan juga penertiban Alat Peraga Kampanye (APK).

Informasi yang diperoleh Pos Kupang.Com, Senin (25/6/2018), Bawaslu NTT telah mendapat instruksi dari Bawaslu Pusat agar lebih intensif melakukan pengawasan selama masa tenang pilkada serentak.

"Kami sudah dapat instruksi dari Bawaslu RI untuk lakukan patroli pengawasan selama masa tenang. Patroli ini dilakukan untuk menjamin dan mencegah terjadinya kegiatan yang bermotif kampanye," ujar Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga, Bawaslu NTT, Jemris Fointuna.

Menurut Jemris, biasanya dalam masa tenang ada saja kegiatan yang disiasati seperti kampanye. Ada juga kegiatan pertemuan yang dilakukan tapi dikemas sehingga tidak seperti kampanye, namun dihadiri banyak orang.

"Karena itu, sejak 24 Juni 2018, kami sudah minta panwas kabupaten /kota lakukan patroli pengawasan di wilayah masing-masing. Upaya ini dilakukan agar menjamin atau mencegah adanya politik uang," katanya.

Dikatakan, m‎engapa penting adanya patroli tersebut, karena Bawaslu merasa bahwa tidak cukup hanya percaya saja apa yang disampaikan atau diinformasikan oleh parpol atau tim pasangan calon.

"Karena itu, kita lakukan pengawasan intensif melalui patroli.Kita semua tahu bahwa biasanya masa tenang ada yang tidak tenang. Padahal, ‎masa tenang adalah puncak dari 129 hari kampanye oleh paslon dan tim, sehingga perlu ada ketenangan. Biasanya paslon juga gelar doa dan lain sebagainya," kata Jemris.

Dikatakan, patroli pengawasan juga dilakukan untuk memastikan agar masyarakat wajib pilih atau pemilih yang ada di DPT, namun jangan sampai belum mendapat C6 ‎.

"Patrroli ini juga untuk memastikan pembagian C6 dan juga distribusi logistik," ujarnya.(*)

Sumber: Pos Kupang
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved