Tuba Helan Bilang Seharusnya DKPP Lebih Arif Terkait Pemberhentian KPU Rote-Ndao

walaupun mengikat dan tidak dapat diganggu gugat, tetapi harusnya lebih arif dan bijaksana.

Tuba Helan Bilang Seharusnya  DKPP  Lebih Arif Terkait Pemberhentian KPU Rote-Ndao
POS KUPANG
Yohanes Tuba Helan 

Laporan Reporter POS KUPANG.COM, Edi Hayon

POS- KUPANG.COM|KUPANG--Pengamat Hukum Tata Negara, Dr. Jhon Tuba Helan menilai pemberhentian terhadap komisioner KPU dan Panwaslu Rote Ndao, walaupun mengikat dan tidak dapat diganggu gugat, tetapi harusnya lebih arif dan bijaksana.

Dalam persoalan yang dihadapi Komisioner KPU dan Panwaslu Rote Ndao ini hanya karena membaca surat keputusan pensiun salah satu calon yang berstatus ASN dimana secara formil SK pensiun tertulis tanggal 1 Januari 2018 tetapi secara materil berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan yang resminya tanggal 1 Januari 2019.

KPU dan Panwaslu membacanya berdasar hukum formil tanpa melihat hukum materil sehingga mengakomodir salah satu calon bupati dari ASN itu.

Tuba Helan ketika dihubungi POS KUPANG.COM, Minggu (10/6/2018) malam menjelaskan, dalam kasus yang dialami KPU dan Panwaslu Rote Ndao jika orang tidak mengerti hukum maka sulit untuk menerjemahkan soal SK pensiun itu.

Permasalahan yang terjadi bermula salah satu calon bupati yang berstatus ASN mengajukan pensiun dan sesuai hukum formil berlaku sejak tanggal ditetapkan yakni 1 Januari 2018 tetapi disisi lain ada hukum materil dimana SK pensiun berlaku tanggal 1 Januari 2019.

Pihak KPU dan Panwaslu menerjemahkan bahwa terhitung tanggal 1 Januari 2018 dengan sendirinya calon dari ASN itu sudah pensiun sehingga diterima untuk proses mengikuti pilkada di Rote Ndao.

"Jadi persoalan ada pada membaca SK pensiun itu bahwa tidak hanya pada hukum formil tapi ada hukum materil. KPU dan Panwaslu kemudian proses karena terjemahannya SK pensiun itu berlaku tanggal 1 Januari 2018. Makanya Sekda Rote Ndao mengajukan ke DKPP karena menilai yang bersangkutan masih ASN. Dengan dasar laporan itu maka DKPP sidang lalu keputusan kita sama-sama tahu diberhentikan dari komisioner," katanya.

Menurut Tuba Helan, keputusan DKPP memang berkekuatan hukum tetap dan tidak dapat diganggu gugat, namun seharusnya DKPP lebih arif dan bijaksana dengan mengeluarkan teguran lisan atau tertulis atas kekeliruan ini dan tidak boleh terjadi lagi, bukan dengan keputusan final dan tidak ada cela hukum dari para pihak untuk membela diri.

"Harusnya DKPP kasih teguran kekeliruan ini. Tapi mau bilang bagaimana, keputusan DKPP sudah mengikat. Kasihan juga ditengah KPU dan Panwaslu Rote Ndao tengah melaksanakan tugas untuk pilkada ini tiba-tiba ada keputusan seperti ini tentu kita prihatin juga. Harus dipilih lagi komisioner yang baru. Memang itu kewenangan DKPP tetapi alangkah arif dan bijaksana mereka diberikan teguran dulu tidak langsung diberhentikan final seperti ini," ujar Tuba Helan.(*)

Penulis: Edy Hayong
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved