ASN Dan Kades Dominasi Pelanggaran Pilkada SBD

Aparatur sipil negara (ASN) dan kepala desa mendominasi pelanggaran pilkada selama masa kampanye pasangan kandidat bupati

ASN Dan Kades Dominasi Pelanggaran Pilkada SBD
POS KUPANG/PETRUS PITER
Anggota komisioner Panwaslu SBD, Nikodemus Kaleka

Laporan Reporter POS KUPANG.COM, Petrus Piter

POS-KUPANG.COM|TAMBOLAKA--Aparatur sipil negara (ASN) dan kepala desa mendominasi pelanggaran pilkada selama masa kampanye pasangan kandidat bupati dan wakil bupati Kabupaten Sumba Barat Daya periode 2018-2023.

Berdasarkan pengaduan masyarakat ke kantor panwas Sumba Barat Daya, pelanggaran oleh kepala desa sebanyak 11 pelanggara sedangkan ASN sebanyak 4 pelanggaran.

Anggota Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya, Nikodemus Kaleka menyampaikan hal itu ditemui pos kupang di lokasi acara debat kandidat pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten SBD periode 2028-2023 di gedung serba guna SBD, Sabtu (9/6:2018).

Menurutnya, berdasarkan laporan tersebut, panwas SBD telah menindaklanjuti dengan memanggil para pihak bersangkutan untuk diambil keterangannya. Hasil pemeriksaan merekomendasikan ke komisi ASN ditindak sesuai hukum berlaku. Soal sanksi terhadap ASN yang terlibat pada pilkada sepenuhnya wewenang komisi ASN.

Sedangkan terhadap kepala desa, panwas SBD telah merekomendasikan kepada pelaksana tugas bupati SBD, Drs.Ndara Tanggu Kaha untuk mengambil langkah hukum sesuai peraturan hukum yang berlaku.

Sedangkan terhadap sekretaris PPK Kecamatan Wewewa Barat, Gidion Napu, telah direkomendasikan ke Polres sumba Barat dan sudah diproses hukum. Yang bersangkutan telah divonis pengadilan negeri Sumba Barat dengan hukum 6 bulan hukuman percobaan. (*)

Penulis: Petrus Piter
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved