Bupati Mella Mengaku Terima Laporan Soal ASN Berpolitik Praktis

Namun, dirinya meminta pelapor untuk melaporkan hal tersebut kepada Panwaslih agar bisa ditindak.

Bupati Mella Mengaku Terima Laporan Soal ASN Berpolitik Praktis
POS KUPANG/DION KOTA
Bupati TTS, Ir.Paul Mella. 

Laporan Reporter Pos-kupang.com, Dion Kota

POS-KUPANG.COM|SOE -– Bupati TTS, Ir. Paul Mella mengaku mendapatkan laporan adanya ASN yang terlibat politik praktis. Namun, dirinya meminta pelapor untuk melaporkan hal tersebut kepada Panwaslih agar bisa ditindak.

" Saya ada dapat telepon katanya ASN ini melakukan politik praktis. Tetapi hanya sebatas "katanya" tidak ada foto atau video sebagai buktinya. Saya minta yang telepon saya tersebut untuk laporkan kepada Panwaslih biar ditindak lanjuti," ungkap Bupati Mella, Jumat ( 8/6/2018) di kantor bupati TTS.

Saat ini lanjut Bupati Mella, penindakan ASN yang melakukan politik praktis ada ditangan Panwaslih. Ia mengaku tak segan memberhenti ASN jika ada rekomendasi dari Panwaslih.

" Kalau dulu bupati ada tim pemeriksa untuk ASN yang diduga terlibat politik praktis. Dimana, setelah diperiksa jika terbukti bersalah, maka ASN tersebut akan menerima hukum sesuai kategori pelanggaran yang dilakukan. Ada tiga kategori hukuman yaitu, ringan, sedang dan berat. Saat ini, aturannya sudah berubah. Kalau ada ASN yang diduga melakukan politik praktis, maka pemeriksanya dilakukan oleh Panwaslih. Dari hasil pemeriksaan, jika terbukti bersalah Panwaslih akan rekomendasi kepada bupati. Jika rekomendasi Panwaslih ASN yang terbukti melakukan politik praktis diberhentikan, hari itu juga saya buat SK pemberhentiannya, " tegas Mella.

Terpisah, ketua Panwaslih Kabupaten TTS, Melky Fay ketika dikonfirmasi pos kupang melalui ‎Ketua Divisi Penindakan Pelanggaran Pilkada, Demetris Pitai mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum menemukan adanya ASN yang berpolitik praktis terkait pelaksanaan Pilkada TTS dan Pilgub NTT pada 27 Juni mendatang.

Namun, dirinya mengaku sempat menerima beberapa pengaduan terkait dugaan ASN yang diduga melakukan politik praktis. Namun sayangnya, pengaduan yang masuk tidak disertai alat bukti sehingga menyulitkan Panwaslih dalam menindaklanjuti pengaduan tersebut. (*)

Penulis: Dion Kota
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved