Breaking News:

Pilgub NTT 2018

Marianus Sae Masih Dalam Tahanan KPK, Bagaimana Hak Politiknya? Ini Pendapat TPDI

Sebagai tersangka dan berada dalam Rutan KPK, ada 50 jenis hak hukum dan hak politik Marianus Sae selama proses hukum berjalan.

Penulis: Fredrikus Royanto Bau | Editor: Fredrikus Royanto Bau
ISTIMEWA
Koordinator TDPI Petrus Selestinus 

POS-KUPANG.COM - Salah satu hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh konstitusi adalah hak untuk memilih dan dipilih (right to vote and right to be candidate).

UUD 1945,  UU maupun Konvensi Internasional dengan tegas menyatakan  bahwa segala bentuk pembatasan, penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak memilih dan dipilih seseorang, merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Warga Negara.

Oleh karena itu KPU Provinsi NTT dan KPK harus menjamin penggunaan atas hak Marianus Sae, baik untuk memilih maupun untuk dipilih dalam Pilgub NTT 2018.

Baca: Tim Paket Marhaen Tepis Isu Miring Soal Posisi Marianus Sae

Bupati Ngada Marianus Sae (kiri) yang menggunakan rompi tahanan, berada di dalam mobil tahanan seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin (12/2). KPK resmi menahan Bupati Ngada yang juga bakal calon Gubernur NTT Marianus Sae yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Minggu (11/2) dalam kasus dugaan suap terkait proyek infrastruktur di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Bupati Ngada Marianus Sae (kiri) yang menggunakan rompi tahanan, berada di dalam mobil tahanan seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin (12/2). KPK resmi menahan Bupati Ngada yang juga bakal calon Gubernur NTT Marianus Sae yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Minggu (11/2) dalam kasus dugaan suap terkait proyek infrastruktur di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT). (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

Sebagai Calon Gubernur NTT 2018 dan sebagai warga negara, maka dalam diri Marianus Sae melekat dua Hak Asasi Manusia  (HAM) yang tidak boleh dibatasi, ditiadakan dan dihapus yaitu hak untuk memilih dan hak untuk dipilih dalam Pilgub 2018. 

Demikian disampaikan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus dalam siaran pers yang diterima POS-KUPANG.COM, Rabu (6/6/2018).

Menurut TPDI, KPU NTT dan KPK harus melakukan koordinasi untuk mengatur mekanisme penggunaan hak suara oleh Marianus Sae sebagai Calon Gubernur NTT dalam Pilgub 2018 yang jatuh pada tanggal 27 Juni 2018.

Baca: PDIP NTT Terus Berjuang Bagi Emi Nomleni Walau Tanpa Marianus Sae

"Hal ini penting karena bagi Marianus Sae, hak memilih dan dipilih adalah bagian dari HAM bidang politik yang dijamin oleh UUD 1945 dan UU Pilkada.

Karenanya harus ada jaminan secara pasti bahwa KPU NTT dan KPK akan menyediakan segala fasilitas yang diperlukan guna mewujudkan penggunaan hak-hak politik yang sudah dijamin dalam konstitusi, sekalipun lokasi Rutan KPK di Jakarta jaraknya jauh dengan lokasi pelaksanaan Pilgub di NTT," kata Selestinus.

Oleh karena haknya dijamin, lanjutnya,  KPU Provinsi NTT dan KPK tidak punya pilihan lain selain harus menjamin Marianus Sae menggunakan hak pilihnya untuk mencoblos sekalipun  berstatus tersangka dan ditahan di Rutan KPK di Jakarta.

Rinto   Sae,  bersama   Calon  Gubernur NTT,  Ir. Emi Nomleni, melakukan  dialog dengan  warga  Kelurahan Wairotang, Kecamatan  Alok  Timur, Kota Maumere, Senin  (5/3/2018).
Rinto Sae, bersama Calon Gubernur NTT, Ir. Emi Nomleni, melakukan dialog dengan warga Kelurahan Wairotang, Kecamatan Alok Timur, Kota Maumere, Senin (5/3/2018). (POS-KUPANG.COM/EGINIUS MO'A)

Baca: Yucun Lepa Siap Ganti Marianus Sae Jika Terpilih Jadi Gubernur

Menurut Selestinus yang juga Advokad Peradi ini, Jika saja KPU NTT dan KPK mengabaikan, membatasi atau meniadakan hak pilih Marianus Sae hanya karena saat ini Marianus Sae berstatus tersangka dan ditahan KPK, maka KPU NTT dan KPK jelas melakukan pelanggaran terhadap Konstitusi.

Halaman
123
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved