Inilah Pidato Terakhir Gubernur Frans Lebu Raya di Paripurna DPRD NTT

Inilah isi pidato terakhir Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya menjelang akhir masa jabatannya.

POS KUPANG/HERMINA PELLO
Gubernur NTT, Drs Frans Lebu Raya memberikan sambutan pada peresmian hotel SMK Negeri 3 Kota Kupang, Senin (6/3/2017) 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Inilah isi pidato terakhir Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya menjelang akhir masa jabatannya. Pidato ini adalah pidato penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi NTT.

Pidato Gubernur dua periode ini berlangsung di ruang sidang utama DPRD NTT, Selasa (22/5/2018).

Baca: Kabupaten Sumba Barat Daya Kembangkan Kopi dan Mente Jadi Program Unggulan

Sidang paripurna dengan agenda Penyampaikan Nota Pengantar Laporan Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD 2017 ini ?dipimpin Ketua DPRD NTT, H. Anwar Pua Geno, S.H dihadiri anggota DPRD dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemprov NTT.

Ketika diberi kesempatan untuk berpidato, Lebu Raya mengatakan, dalam momentum yang terhormat itu, dirinya menyampaikan bahwa pidato yang disampaikan itu adalah pidato terakhir terkait penyampaian laporan keuangan.

"Pada momentum yang terhormat ini, saya ingin menyampaikan bahwa penyampaian pengantar laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD NTT 2017 pada hari ini adalah penyampaian pidato LKPD terakhir sebelum saya mengakhiri masa jabatan sebagai gubernur NTT," kata Lebu Raya.

Dia menjelaskan, pidato tentang keuangan daerah itu adalah momentum terakhir dirinya berdiri untuk berpidato di Paripurna DPRD NTT terkait laporan keuangan daerah.

"Oleh karena itu, atas nama pribadi dan Pemprov NTT saya sampaikan apresiasi serta ucapan terima kasih yang tulus kepada pimpinan dan anggota DPRD NTT, Pimpinan Parpol dan segenap komponen masyarakat NTT yang telah mendukung berbagi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama lima tahun terakhir," katanya.

Dalam pidato itu, Lebu Raya menyampaikan, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD NTT tahun 2017 dinyatakan dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan itu merupakan predikat ketiga kali atau yang ketiga secara berturut-turut yang diraih Pemprov NTT.

LHP BPK RI itu, menurut Lebu Raya, terdiri dari Laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.

"BPK RI secara profesional telah memberi opini WTP. Ini merupakan apresiasi tertinggi dari BPK RI terhadap pengelolaan keuangan daerah," ujarnya. (*)

Penulis: Oby Lewanmeru
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved