Debat Terbuka Kedua Pilgub NTT, 4 Paslon Janjikan Tata Birokrasi dan Berantas Korupsi

Laporan Wartawan Pos-Kupang.com, Edy Hayong

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur NTT, Dr. Beni K Harman, S.H dan Calon Wakil Gubernur NTT, Drs. Beni Litelnoni atau Paket Harmoni, dan tiga paslon lainnya menjanjikan penataan birokrasi dan pemberantasan korupsi jika terpilih nantinya.

Paslon Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat dan Calon Wakil Gubernur, Josef Nae Soi atau Paket Viktori-Joss menjanjikan penataan birokrasi dan pemberantasan korupsi.

Paslon Harmoni memiliki rencana terkait reformasi birokrasi dengan membentuk unit layanan berbasiskan online, refomasi mental aparatur, mengubah pola dari dilayani dengan sistem paternalistik menjadi melayani.

Melakukan revolusi mental dengan tanda tangan anti suap, anti korupsi, membuka akses kebebasan pers, kebebasan masyarakat untuk kontrol kinerja aparatur birokrasi.

Sementara Paket Viktori-Joss akan menata birokrasi bebas KKN, dengan mewujudkan reformasi pelayanan yang akuntabel untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat NTT seperti sandang, pangan, perumahan yang layak huni, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

Kedua paslon ini pun sepakat melakukan penerapan sistem lelang jabatan untuk menduduki jabatan birokrasi.

Disaksikan Pos-Kupang.com debat putaran kedua yang disiarkan langsung InewsTv, Selasa (8/5/2018) yang dimulai pukul 20.00 Wita, dengan moderator, Anisah Dasuki yang mengenakan pakaian adat Sabu Raijua.

Debat kali ini mengambil tema, "Penataan birokrasi dan pemberantasan korupsi".

Paslon Harmoni hadir mengenakan baju putih bergaris biru, Esthon-Chris mengenakan baju putih bercelana hitam dengan selendang adat NTT.

Sementara Emilia Nomleni mengenakan baju putih dipadu kain adat Timor, sedangkan Viktor Laiskodat mengenakan safari motif Timor, dan Josef Nae Soi mengenakan safari motif Bajawa.

Debat putaran kedua ini dengan panelis, Dr. David Pandie, MS, Dr. Laurensius Sayrani, MPA,dan Darius Beda Daton, S.H.

Ketua KPU NTT, Maryanti Luturmas Adoe,mengawali debat paslon menegaskan, tujuan dilakukan kegiatan ini agar paslon menyampaikan visi dan misi soal bagaimana strategi menata birokrasi terutama pada pelayanan publik sehingga mewujudkan pemerintahan yang baik menuju NTT yang sejahtera.

Dirinya berharap debat yang dilakukan ini memberikan pembelajaran bagi masyarakat sebagai pemegang kedaulatan menentukan pilihan yang tepat.

Dirinya mengakhiri sambutan dengan mengucapkan pantun berikut:  "Lajulah perahu, laju menuju tanah impian untuk NTT yang lebih sejahtera".

Paslon Gubernur NTT, Dr. Beni K Harman, S.H menegaskan, Paket Harmoni sepakat terwujudnya sistem pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel untuk NTT ke depan.

Ada lima visi pokok reformasi birokrasi, diantaranya, membentuk unit layanan cepat, membentuk tim pelayanan, refomasi mental aparatur, mengubah pola dilayani dengan sistem paternalistik dengan pola melayani.

Harmoni juga menerapkan revolusi mental dengan melakukan tanda tangan anti suap, anti korupsi, serta membuka akses kebebasan pers, kebebasan masyarakat untuk mengontrol kinerja aparatur birokrasi.

"Penerapan sistem lelang jabatan akan kami lakukan sehingga ASN punya peluang yang sama untuk menduduki jabatan. Kami juga memberikan intensif buat ASN untuk meningkatkan kesejahteraan. Pola yang kami terapkan lebih berbasis kinerja dengan standar operasional prosedur (SOP) terukur. Kita juga akan bentuk desk khusus untuk terima pengaduan masyarakat, termasuk merevisi perda yang tidak mendukung reformasi. Ini guna mewujudkan reformasi birokorasi yang berwibawa," tegas BKH.

Sementara Josef Nae Soi mewakili Paslon Viktori-Joss mengatakan, dalam visi misi paketnya, sangat setuju menciptakan birokrasi bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Visi paketnya mewujudkan reformasi pelayanan yang akuntabel untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat NTT. Pemenuhan kebutuhan dasar terutama pada, sandang, pangan, perumahan yang layak huni, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

Menurutnya, semua ini terlaksana jika unsur birokrasi bermental bersih dan akuntabel.

Paket ini memiliki pola pikir dan tindak untuk memajukan pelayanan berkualitas. Aparatur birokrasi harus diperkuat terutama pada peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, profesional, akuntabel, sinerji dan transparan.

Paketnya juga akan melaksanakan tes kompetensi bagi para ASN untuk menduduki jabatan termasuk menaikkan insentif ASN.

Menjawabi soal panelis bahwa korupsi paling serius di NTT dimana hasil penelitian dari Lembaga Pengkajian Anti Korupsi Undana menunjukkan dalam dua tahun terakhir dugaan kerugian negara Rp 45, 123 miliar terutama pada pengadaan sektor barang dan jasa, dan ini akibat dari penyalahgunaan wewenang ASN, Beni Harman mengatakan, untuk mencegah masalah ini paslon Harmoni menerapkan sistem informasi online dalam urusan pemerintahan terutama pada e-dokumen, e-budgeting dengan membentuk desk pengaduan masyarakat melalui medsos dengan tujuan menampung pengaduan masyarakat.

Harmoni juga membentuk tim percepatan pembetukan anti korupsi di bawah kendali Gubernur dan Harmoni akan konsisten tanpa pilih kasih maupun pandang bulu.

Sementara Beni Litelnoni mengatakan, paketnya akan menerapkan sistem administrasi pemerintahan yang transparan, akuntabel. Pengawasan dari pimpinan ke bawahan akan ditingkatkan karena kebocoran sering terjadi akibat lemahnya pengawasan melekat.

Sementara Paslon Viktori-Joss menjawab pertanyaan soal penerapan pelayanan publik berbasis government dan pembayaran online, calon Gubernur, Viktor Laiskodat mengatakan, birokrasi itu alat sehingga diharapkan mampu melayani.

Pelayanan publik itu utama sehingga dengan teknologi itu diharapkan dikontrol dengan baik. Jika sistem kontrolnya baik, Viktor yakin NTT akan lebih baik.

Selain itu, dirinya menilai sistem sebaik apapun, kuncinya ada pada pemimpin yang tugasnya melayani, bukan dilayani.

Terkait dengan kondisi yang terjadi di NTT terutama data dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) tahun 2016, dimana kuota perempuan di birokrasi harus 40 persen tapi faktanya distribusi hanya 0,2 persen terutama eselon II.

BKH mengatakan, pihaknya menerapkan pola berbasiskan keadilan gender. Harmoni akan memperhatikan gender dengan hitungan matematis prioritas kaum perempuan pada posisi strategis di lingkup Setda NTT.

Pihaknya tidak abaikan perempuan tetapi dengan menerapkan sistem lelang jabatan ASN sebagai wujud komitmen untuk mengangkat derajat kaum perempunan NTT.

Litelnoni menambahkan, sesuai regulasi yang ada tentu perlu kaum perempuan harus persiapkan diri, jika persyaratan terpenuhi maka lelang jabatan atau posisi apapun sudah harus siap. Harmoni akan memberi kesempatan tidak mengabaikan tetapi tentu melalui uji kompetensi.

Paslon Viktori-Joss terkait pertanyaan soal peningkatan kinerja dengan pemberian penghargaan atau renumerasi bagi ASN, Josef Nae Soi mengatakan, indikator kinerja selama ini memang jalan di tempat.Pihaknya melakukan analisa jabatan sesuai beban kerja.

Dirinya sepakat SOP yang transparan sehingga ASN bisa mengetahui apa yang harus dikerjakan dan bertanggung jawab pada siapa, alur harus jelas.

Pihaknya juga akan memberikan reward selain gaji dan tunjangan, juga perlindungan pada ASN.

Viktor menambahkan, ASN adalah motor penggerak birokrasi. Birokrasi tidak akan jalan jika tidak ada ASN. Birokrasi adalah aset terbesar. ASN harus dipersiapkan dengan baik sehingga pola pikir diperhatikan. Pihaknya membangun sistem bukan dengan pendekatan suku, agama.

Pada segmen terakhir closing statement, BKH atas nama Harmoni menegaskan, bagi paketnya birokrasi adalah perkakas negara yang paling penting untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat NTT.

"Kami pastikan akan bangun NTT yang kuat, akuntabel dengan berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ASN," ujarnya.

Sementara Viktor Laiskodat pada closing statement menegaskan, dirinya selama ini dianggap keras, namun dengan latarbelakang pengusaha dan politisi, paketnya menerapkan pola dream team untuk bangun NTT.

Kerja sama itu penting untuk memajukan NTT karena daerah ini membutuhkan pemimpin yang bebas KKN dan berintegritas. (*)