Geram Sumba Timur Minta Kapolri Bentuk Tim Indenpenden Terkait Kasus Poro Duka. Ini Tuntutannya

pernyataan sikap tersebut diserahkan kepada Kapolres Sumba Timur, AKBP Victor untuk ditindaklanjuti

Geram Sumba Timur Minta Kapolri Bentuk Tim Indenpenden Terkait Kasus Poro Duka. Ini Tuntutannya
pos kupang.com, robert ropo
Geram sedang melakukan aksi solidaritas di depan Mapolres Sumba Timur 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Robert Ropo

POS KUPANG.COM | WAINGAPU- Puluhan mahasiswa dari GMNI Waingapu, PMKRI Kota Jajakan Waingapu, IKPML Waingapu, FPWK, FKPK dan Ana Humba Community serta Komunitas Ana Tana yang tergabung dalam Gerakan Rakyat untuk Kemanusiaan (Geram) Sumba Timur menggelar aksi solidaritas terhadap kasus kematian Poro Duka yang ditembak oleh polisi saat pengukuran lahan di Marosi Desa Patiala Bawa Kecamatan Lamboya Kabupaten Sumba Barat, Selasa (25/4/2018).

Aksi Solidaritas Geram tersebut dengan melakukan orasi di depan Mapolres Sumba Timur, Senin (7/5/2018) siang.

Dalam orasi tersebut Geram juga membacakan sebelas pernyataan sikap dihadapan Kapolres Sumba Timur AKBP Victor M.T.Silalahi,SH.,MH.

Sebelas pernyataan sikap yang dibacakan tersebut yakni, pertama, turut berduka cita atas kematian Poro Duka sampai rela memberikan nyawanya untuk membelah tanahnya.

Kedua, mengecam tindakan reprentif yang dilakukan oleh oknum polisi terhadap Poro Duka.

Ketiga, Meminta kepada Kapolri untuk membentuk tim indenpenden dan menginvestigasi lebih lanjut kasus kematian, serta menjamin adanya keterbukaan dalam proses penyelidikan.

Keempat, meminta kepada Kapolri jika sudah terbukti melakukan penembakan terhadap Poro Duka untuk diberikan sangsi sesuai aturan yang berlaku dan diberhentikan dari jabatanya sebagai kepolisian.

Kelima, meminta kepada tim medis dan tim forensik yang melakujan outopsi untuk membuka hasil outopsi dengan sebenar-benarnya tanpa ada yang rekreasa.

Selain itu, pernyataan sikap keenam, diminta kepada Bupati Sumba Barat untuk bertanggungjawab atas peristiwa ini, karena bupati tidak lagi memberikan perlindungan kepada rakyatnya, serta gagal mengantisipasi terjadinya konflik agraria yang mengakibatkan terjadinya korban.

Ketujuh, meminta kepada Perusahan PT. memberhentikan segala aktifitas sampai semua persoalan selesai. Kedelapan, meminta kepada Presiden Jokowi untuk menyelesaikan persoalan agragria yang ada di Indonesia.

Kesembilan, eminta kepada komisi perlindungan anak Indonesia untuk terlibat dalam pengungkapan kasus anak dibawa umur dan kesepuluh, meminta kepada Kapolres Sumba Timur untuk melakukan pencegahan sehingga tindakan reprensif tidak terjadi di Sumba Timur serta kesepuluh, meminta agar menghentikan perampokan tanah yang bermoduskan investasi.

Selanjutnya, pernyataan sikap tersebut diserahkan kepada Kapolres Sumba Timur, AKBP Victor untuk ditindaklanjuti. (*)

Baca: Oh, Ternyata Seleksi Pejabat Eselon II Baru akan Dilakukan Bulan September

Penulis: Robert Ropo
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved