Breaking News:

Mutasi Kapolres Sumba Barat, DPRD Minta Kapolres Baru Tuntaskan Kasus Marosi

DPRD NTT meminta Kapolres Sumba Barat yang baru agar fokus menuntaskan kasus penembakan di Pantai Marosi, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat.

Penulis: Oby Lewanmeru | Editor: Agustinus Sape
ISTIMEWA
Suasana pengukuran tanah di Pantai Marosi yang berujung tewasnya warga setempat, Poro Duka dan sejumlah warga lainnya dianiaya. 

"Kasus di Marosi ini adalah kejahatan kemanusiaan, karena itu harus diusut sampai tuntas. Pihak yang terlibat harus bertanggung jawab," ujarnya.

Anggota DPRD NTT asal Sumba, Drs. Hugo Rehi Kalembu, M.Si menyesalkan kasus di Marosi, namun sebagai wakil rakyat asal Sumba dirinya menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum.

Terkait mutasi Kapolres Sumba Barat, Hugo mengatakan, itu merupakan kewenangan Kapolri sebagai atasan Kapolres.

"Tentu mutasi itu hal biasa, namun jika dikaitkan dengan kasus Marosi, maka bisa jadi karena kapolres yang lama itu telah buat pernyataan yang kontroversial di tengah masyarakat. Karena itu, Kapolres yang baru harus mampu pulihkan kepercayaan masyarakat terhadap polisi," kata Hugo.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD NTT ini menjelaskan, kepercayaan masyarakat bisa dipulihkan apabila polisi membuka kasus itu secara terang atau diusut sampai tuntas secara transparan dan profesional.

"Kapolres boleh diganti, tapi kasus di Marosi itu harus tuntas dengan cara polisi harus juga berani membuka kasus ini agar jadi terang benderang. Jika kasus ini dibuka sampai tuntas, maka saya yakin kepercayaan masyarakat Sumba kepada polisi akan kembali pulih," kata Hugo.

Dia mengatakan, tentu pihaknya juga tidak bisa menyalahkan aparat kepolisian 100 persen. Karena itu, DPRD NTT berharap supaya diusut tuntas sehingga diketahui siapa yang bertanggung jawab atas kasus tersebut.

Sebelumnya telah beredar foto surat telegram dari Mabes Polres yang memberhentikan Kapolres Sumba Barat.

Namun, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polisi Daerah Nusa Tenggara Timur, Komisaris Besar Polisi Jules A Abast, mengaku belum mendapat pemberitahuan tentang keputusan itu. (*)

Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved